.jpg )
 |
| Kepala BIN Daerah NTB Wahyudi Adisiswanto bersama jajaran pengurus IJTI NTB. |
MATARAM - Pengda Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) NTB perkuat sinergi dengan unsur Forkopimda dan lapisan masyarakat, sebagai bentuk dukungan serta pelibatan profesi jurnalis dalam pembangunan sekaligus menjaga stabilitas keamanan daerah. Setelah beberapa pekan terakhir mengunjungi sejumlah pejabat Forkopimda NTB, kali ini safari silaturahmi IJTI NTB disambut hangat Kepala Badan Intelejen Daerah (BIN) Daerah NTB, Wahyudi Adisiswanto pada Jumat (22/1) di Mataram.
“Intelijen dengan media memiliki tugas dan fungsi yang sama. Kita sangat berterimakasih dengan IJTI yang terus membangun kolaborasi bersinergi dengan kami,” ucap Kabinda NTB, Wahyudi Adisiswanto.
Dalam kegiatan silaturahmi terbatas dengan penerapan protokol kesehatan ini, Kabinda Wahyudi menyampaikan bahwa penyelarasan program pada intelijen dengan media akan sangat ampuh untuk meredam gejolak di masyarakat. Seperti halnya program “Lombok Mercusuar”, yang sedang digagas BIN NTB.
Program Lombok Marcusuar merupakan sebuah gerakan untuk menekan konflik horizontal yang mengganggu stabilitas keamanan dan ekonomi daerah, melalui pendekatan budaya dan adat. Program ini nantinya akan diselaraskan dengan peran media sebagai penerus informasi dan kepentingan publik, sehingga adat dan budaya yang terkikis dapat kembali berdiri.
“Kami ada program Lombok Mercusuar. Saya melihat ternyata pendekatan adat dan budaya ini sangat bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi mari kita angkat adat dan budaya ini, kita persatukan kembali sebagai garda terdepan dalam pengendalian konflik ditengah masyarakat,” katanya.
Lombok Mercusuar lanjut Wahyudi, merupakan epicenter yang jika dilihat dalam sebuah peta, topografi pulau Lombok menunjukkan sebuah titik yang menjadi pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setiap daerah memiliki adat dan budaya masing - masing, yang disatukan dalam kebinekaan. Sehingga penting untuk adat dan budaya nusantara dipersatukan dalam konteks penyertaan hukum negara.
Pada sebuah momentum kedepan, pasalnya ia akan mempertemukan seluruh pemangku adat, tokoh, dan budayawan dari seluruh daerah untuk menyatukan persepsi dalam menjaga kedaulatan negara. Wahyudi juga mengatakan, akan melibatkan unsur media sebagai bagian dari Lombok Mercusuar bersama seluruh unsur Forkopimda, TNI dan Polri.
“Seluruhnya kita undang, tokoh adat, budayawan seluruh Indonesia untuk membicarakan rekomendasi hukum adat dalam konteks eksistensi atau penyertaan kekuatan hukum. Artinya selain hukum negara juga penting untuk mengangkat juga hukum adatnya. Dan itu sangat ampuh menyelesaikan permasalahan konflik horizontal maupun komunal,” kata Wahyudi.
Selayang pandang tentang dunia intelijensi juga disampaikan Kabinda Wahyudi dihadapan jajaran Pengda IJTI NTB dalam pertemuan tersebut. Pertahanan Negara yang meliputi tugas dan jati diri personil BIN, menurutnya sangat erat kaitannya dengan tugas jurnalis dalam menyampaikan kepentingan publik. Salah satunya tentang istilah _doktrin prajurit perang pikiran_, yang merupakan sebuah ungkapan jiwa dalam hal menjamin keselamatan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
“Doktrin ini pertama kali menjadi awal dibentuknya lembaga dinas rahasia ini, ungkapan ini disampaikan oleh Zulkifli Lubis. Keselamatan ini mengandung dua aspek yakni keamanan dan pertahanan. Sedangkan kemakmuran meliputi aspek 9 komponen intelijen strategi,” ungkapnya.
