.jpg )
 |
| PENULIS. Wahyu Saefudin, Awardee Beasiswa NTB Tujuan Malaysia/Top 10 The Future Leader Anugerah ASN 2020. (Foto: Dok.Ist) |
Pendidikan merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur indeks pembangunan manusia secara Nasional maupun di tingkat daerah. Indikator lain yang digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah kesehatan dan ekonomi.
Menurut United Nation Development Programme (UNDP) pembangunan manusia adalah suatu proses dalam perluasan pilihan kepada masyarakat melalui berbagai upaya pemberdayaan yang tujuan utamanya adalah peningkatan kemampuan dasar manusia. Sehingga, dapat berpartisipasi di segala bidang pembangunan demi kepentingan masyarakatnya.
Lebih jauh lagi pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara. Sebuah negara yang dikatakan maju bukan hanya di hitung dari Product Domestic Bruto (PDB) saja, akan tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan dan kesehatan masyarakatnya.
Dari rilis yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistika Nomor 97/12/Th. XXIII tentang Indeks Pembangunan Manusia 2020, IPM Indonesia mencapai 71,94 atau tumbuh 0,03 persen. Peningkatan IPM ini terjadi pada indikator kesehatan dan pendidikan masyarakat. Peningkatan ini juga dialami oleh daerah-daerah lain seperti Nusa Tenggara Barat, dengan pertumbuhan sebesar 0,16 persen, dari 68,14 pada 2019 menjadi 68,25 pada 2020.
Pendidikan menjadi salah satu faktor yang paling disoroti karena berdampak langsung pada faktor lainnya, seperti kesehatan dan tingkat ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah sewajarnya mengoptimalkan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan. Dalam skala nasional pemerintah Indonesia sudah memberikan porsi yang besar untuk membuktikan keseriusan dalam pengembangan SDM dengan menganggarkan 20 persen untuk belanja pendidikan.
Optimalisasi pengembangan manusia di daerah juga dilakukan di berbagai pemerintah daerah yang ada di Indonesia, seperti Pemerintah Daerah Bengkalis, Sinjai, Karawang, Banyuwangi, Buton, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan lainnya. Berbagai program yang ditawarkan oleh pemerintah daerah adalah bentuk kesadaran akan pentingnya pembangunan sumber daya manusia sebagai pondasi pembangunan wilayah.
Bentuk dari keseriusan pemerintah pusat maupun daerah dalam peningkatan sumber daya manusia adalah dengan mengirimkan putra putri terbaik untuk belajar keluar negeri. Berbagai program belajar keluar negeri juga sebenarnya sudah mewarnai sejarah panjang bangsa Indonesia. Bahkan, sebelum masa kemerdekaan, karena para pendiri bangsa percaya bahwa pendidikan adalah katalisator pembangunan.
Pengiriman Pelajar ke Luar Negeri
Menurut sejarawan Takashi Shiraishi, lompatan penting yang dilakukan oleh Jepang untuk menjadi negara maju adalah memberikan pendidikan kepada warganya. Bentuk pendidikan yang dimaksud adalah dengan mengirimkan putra-putri terbaik untuk menempuh studi di luar negeri guna mengejar ketertinggalan dan menerapkan keilmuan yang didapatkan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan.
Cara ini pernah dilakukan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang menyadari bahwa pendidikan yang baik sama dengan kemajuan suatu bangsa. Pada masa-masa awal negara mengirimkan ratusan putra-putri terbaik dari berbagai daerah untuk mengenyam pendidikan di berbagai universitas di luar negeri. Dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, hal tersebut dilakukan agar kekayaan berlimpah yang dimiliki bangsa Indonesia bisa sepenuhnya diolah dan dimanfaatkan untuk kemajuan negeri.
Hanya saja, kemudian, prahara politik di tahun 1965 menggagalkan panen manusia-manusia terdidik yang sudah ditanam pemimpin sebelumnya. Ratusan mahasiswa ikatan dinas tidak bisa pulang, terdampar, diputus beasiswanya, menetap di negeri orang, hingga beralih kewarganegaraan. Bahkan, salah satu kisah ini pernah difilmkan dengan judul Surat dari Praha. Ada baiknya semua pihak memandang jernih dan tidak mengulang sejarah yang sama.
Pendidikan Katalisator Pengembangan Daerah
Komitmen dalam peningkatan kualitas SDM manusia ini juga menjadi agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024 dengan tujuan SDM yang dimiliki bangsa indonesia berkualitas dan berdaya saing. Hal ini patut dijadikan sebuah fokus oleh pemerintah mengingat kualitas SDM akan menentukan kekuatan bangsa di masa mendatang dalam menghadapi persaingan global. Maka, kebijakan pemberian beasiswa pendidikan di berbagai daerah, termasuk NTB sudah sejalan dengan agenda RPJMN Nasional.
Dalam banyak penelitian menyebutkan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap pembangunan suatu daerah. Sederhananya pendidikan membuat seorang individu menjadi berdaya dalam pengelolaan berbagai sumber daya yang ada di lingkungannya. Pendidikan yang baik juga memungkinkan individu untuk mempunyai daya saing dan meningkatkan produktivitas kerja. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Sutarto mengenai Analisis Pengaruh Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur, yang berkorelasi positif.
Terlebih, pendidikan tinggi mempengaruhi wawasan dan keahlian individu. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin luas wawasan dan semakin bertambah pula keahlian. Yang seharusnya dipersoalkan adalah inklusifitas akses terhadap berbagai program beasiswa. Apakah ketersebaran penerima beasiswa sudah merata dan sesuai target, karena ini berkaitan dengan pembangunan suatu daerah di masa depan.
Selanjutnya, apabila kita melihat rilis yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika tentang sebaran pendidikan tertinggi pemuda. Data yang ada menunjukkan bahwa pemuda di perkotaan menamatkan pendidikan di perguruan tinggi lebih banyak dibanding yang berada di pedesaan, 12,75 persen berbanding 7,09 persen.
Artinya apabila mengedepankan kemajuan daerah secara bersama harus mempertimbangkan keadilan dan kebutuhan dari tiap daerah. Sehingga keterwakilan penerima beasiswa akan berbeda di setiap daerah, menyesuaikan kebutuhan pengembangan potensi maupun urgensi sebuah daerah. Barangkali pertanyaan itulah yang seharusnya diberikan pada lembaga pengembangan pendidikan.
Peran Awardee
Tugas berat saat ini sebenarnya berada di pundak para penerima Beasiswa NTB di berbagai Negara. Dibutuhkan kesadaran peran untuk bisa mengembalikan kepercayaan yang sudah diberikan oleh Pemerintah Daerah NTB melalui program beasiswa yang berasal dari uang rakyat. Awardee beasiswa NTB harus memahami bahwa privilege yang saat ini dimiliki bukan diberikan secara percuma, melainkan ada tanggung jawab moral yang harus ditunaikan.
Nampaknya, pepatah belajarlah hingga negari Cina, masih tetap relevan. Pemerintah Cina memberikan keleluasaan pada penerima beasiswanya untuk kembali maupun menetap di luar negeri. Sebab, pemerintah menganggap bahwa mereka adalah sebuah aset, sederhananya apabila ada pelajar yang ingin mengetahui informasi pendidikan di luar negeri tentu para penerima beasiswa ini dapat memberikan informasi. Selain itu, terdapat berbagai efek positif seperti aliran uang remitansi, jaringan diaspora, hingga jejaring bisnis dengan tanah air.
Keleluasaan aturan yang tidak mengikat, bahwa awardee tidak harus kembali ke daerah harus dipahami bahwa ini merupakan kesempatan untuk bisa memaksimalkan pengetahuan dan peran yang akan diambil dalam membangun daerah. Mengabdi kepada daerah tidak harus pulang, karena membangun daerah tidak sama dengan berada di daerah tersebut. Melainkan terus memberikan segenap upaya untuk memajukan daerah. (*)
