.jpg )
 |
| Wakil Ketua BPC Gapeksindo NTB, Satriaman. |
MATARAM - Banyaknya sorotan yang ditujukan ke Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) NTB direspons Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) NTB.
Wakil Ketua BPC Gapeksindo Mataram, Satriaman, meminta BP2JK NTB jangan membuat gaduh. Banyak laporan yang diterima dari anggota Gapeksindo yang mengaku dirugikan dengan kinerja kelompok kerja (pokja) pemilihan BP2JK dalam pelaksanaan tender.
‘’Jangan buat gaduh di NTB ini. Sudah banyak laporan miring mengenai kinerja lembaga Kementerian Pekerjaan Umum ini. Gapeksindo akan membuat laporan ke Inspektorat PUPR, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait lainnya soal ini,’’ tegas Satriaman di Mataram, Rabu (10/2).
Satriaman dengan tegas mengkritisi kerja pojka BP2JK dalam sejumlah proses lelang. Dia bahkan menyebut, pokja tidak bekerja profesional, sehingga produk hasil akhir pelelangan bermasalah.
‘’Hasil kinerja pojka banyak merugikan peserta lelang karena mereka melakukan tindakan di luar kewenangan yang diberikan,’’ tegasnya.
Gapeksindo, kata Satriaman, menduga pokja BP2JK melakukan tindakan melawan hukum demi mementingkan kelompok atau pihak lain. Tujuannya untuk kepentingan pribadi untuk mendapatkan sesuatu, atau bekerja atas dasar pesanan pihak pihak tertentu.
‘’Boleh diuji, pokja ini tidak menjalankan standar dan pedoman yang telah diberikan dalam proses lelang dan cenderung mencari cari kesalahan para peserta lelang agar dapat digugurkan,’’ tandasnya.
Karena itu pihaknya meminta maka Kementerian PUPR perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh kinerja Pokja BP2JK NTB.
‘’Kami akan melaporkan dan melakukan koordinasi secara internal kelembagaan tingkat provinsi hingga tingkat pusat serta lintas kelembagaan untuk persoalan ini,’’ sebutnya.
Satriaman berpendapat, hasil evaluasi pojka dalam proses lelang tidak berazaskan keadilan dan patut diduga ada ketidakjujuran dalam melaksanakan tugas atau wewenang yang diberikan negara.
‘’Ada uang negara yang besar untuk proyek pembangunan di NTB ini. Jangan sampai oknum di BP2JK NTB menjadikan proses lelang ini untuk bancakan. Harus ada tidakan yang berefek jera bagi oknum ini,’’ tegasnya.
Satriaman juga menyoroti tentang keberadaan perusahaan luar NTB yang memenangkan sejumlah paket pekerjaan. Angkanya, kata dia, juga luar biasa besar. Hampir 80 persen yang mendapat pekerjaan adalah perusahaan luar. Hal ini merugikan pendapatan sektor pajak untuk daerah dari pajak PPH badan serta cenderung membuat kerawanan sosial yang tinggi akibat dari kesenjangan ekonomi.
‘’Bukan soal perusahaan lokal yang tidak mampu. Tapi ini karena kondisi yang diciptakan sedemikian rupa oleh BP2JK NTB. Perusahaan luar itu ada yang dipinjam oleh kontraktor lokal. Artinya secara manajemen lokal sangat mampu,’’ paparnya.
APH Didesak Periksa Kepala BP2JK NTB dan Pojka Pemilihan
Sementara itu, Rabu (10/2) pagi, Koalisi LSM Daerah menggelar demonstrasi di kantor BP2JK NTB di Jalan Langko Mataram.
LSM ini menyoroti proses dan hasil lelang yang dilakukan pokja pemilihan BP2JK NTB.
‘’Oknum di BP2JK NTB bertindak seolah olah yang mereka lelang itu bukan uang negara melainkan uang perusahaan. Kami menduga ada transaksional hampir di semua paket proyek yang di lelang BP2JK. Ini belum bicara hasil kerja rekanan yang dimenangkan lembaga ini. Banyak yang kerja asal asalan. Bahkan ada yang putus kontrak karena tidak mampu bekerja,’’ tegas Direktur Lembaga Advokasi Masyarakat Daerah, Ilham Yahyu.
