.jpg )
 |
| Direktur M16 Bambang Mei Finarwanto SH bersama anggota DPRD NTB H Ruslan Turmuzi. (Foto: Ist) |
MATARAM - Enam Kepala Daerah hasil Pilkada serentak 2020 di Provinsi NTB sudah dilantik, Jumat 26 Februari 2021. Masing-masing ialah Walikota/Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana, .S.Sos., M.H., dan TGH. Mujiburahman., Bupati/Wakil Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, S.H., dan Danny Karter Febrianto R, S.T., M.Eng., Bupati/Wakil Bupati Lombok Tengah H Lalu Pathul Bahri dan H M Nursiah, Bupati/Wakil Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dan Fud Syaifuddin, ST, Bupati/Wakil Bupati Dompu Kader Jaelani dan H. Syahrul Parsan, ST., MT, dan Bupati/Wakil Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri, S.E dan Drs. Dahlan M. Noer.
Lembaga Kajian Sosial dan Politik NTB, M16 menilai masalah pandemi dan aspek ekonomi menjadi tugas berat yang menanti para Kepala Daerah ini, selain soal isu lingkungan dan mitigasi kebencanaan.
"Dalam masa pandemi ini, ya nggak perlu muluk-muluk dulu. Tugas berat yang menanti enam kepala daerah ini kan jelas, masalah pandemi Covid-19 ini. Jadi harus ada strategi dan inovasi yang nyata," kata Direktur M16, Bambang Mei Finarwanto SH, Sabtu (27/2) di Mataram.
Pria yang akrab disapa Didu ini mengatakan, masa pendemi ini merupakan masa yang sulit sekaligus sebagai ujian para pemimpin di daerah. Di satu sisi aturan dan protokol kesehatan untuk menekan laju angka penyebaran Covid-19 harus ditegakkan, sementara di sisi lain aktivitas perekonomian masyarakat juga harus diupayakan bisa terus berjalan, agar dampak ekonomi tidak terlampau berat bagi masyarakat.
"Ini kan seperti anomali. Nah, Kepala Daerah harus punya terobosan. Bagaimana mengendalikan kesehatan dan menekan angka Covid-19 dan di saat yang sama ada kebijakan agar perekonomian, khususnya UMKM atau segmen menengah ke bawah bisa terus bertahan," ujarnya.
Ia mencontohkan di sektor pariwisata. Di saat angka kunjungan menurun drastis akibat pembatasan bepergian, sektor pariwisata kini tinggal berharap kunjungan domestik dan lokal juga kegiatan-kegiatan MICE yang bisa diharapkan. Namun, untuk "kue kecil" ini pun para pelaku pariwisata masih menghadapi cukup banyak kendala, meski hampir semua destinasi wisata di Lombok saat ini sudah bersertifikat CHSE dan menerapkan protokol kesehatan.
Didu mengungkapkan, di kawasan Kuta Mandalika misalnya. Para pelaku pariwisata saat ini tak bisa berbuat banyak. Event yang mereka selenggarakan banyak tertunda sekalipun mentaati protokol kesehatan dan CHSE.
"Padahal Kuta Mandalika kan masuk dalam kawasan destinasi super-prioritas dan penerapan protokol kesehatan serta CHSE-nya sudah dilakukan optimal. Apalagi dengan pelaku UMKM di destinasi yang tidak superprioritas, pasti akan lebih kesulitan untuk bangkit di masa pandemi ini," papar Didu.
Menurutnya, tiap Pemda Kabupaten dan Kota di NTB bisa memulai dengan membentuk zonasi atau semacam kawasan pilot project Zona Hijau. Bisa dimulai dari destinasi wisata yang sejak beberapa bulan terakhir memang dimatangkan pola CHSE dan protokol kesehatannya oleh Kemenparekraf.
"Harus ada semacam percontohan. Misalnya di Lombok Tengah, KEK Mandalika bisa jadi pilot project Zona Hijau. Aktivitas di sana bisa dilonggarkan, karena sudah jelas ada CHSE dan penerapan prokes yang standar. Nah, di daerah lain juga bisa menetapkan salah satu destinasi untuk percontohan," katanya.
Ia menilai, masalah pandemi Covid-19 harus dilakukan percepatan, di saat program vaksinasi terus berjalan. Pola yang dilakukan di kawasan pilot project zona hijau nantinya bisa direplikasi ke kawasan dan lingkungan lainnya secara bertahap.
"Saya yakin kalau ini dilakukan masalah Covid-19 ini bisa tertangani dengan baik, sementara di sisi lain aspek ekonomi juga tetap berjalan. Karena pandemi ini nggak bisa diselesaikan langsung dan menyeluruh. Selesaikan per zonasi, walau pelan tapi pasti ada hasilnya," katanya.
Selain soal pandemi dan ekonomi, Didu menambahkan, isu lingkungan dan mitigasi kebencanaan juga menjadi tugas berat yang menanti para Kepala Daerah.
"Anomali cuaca ekstrim saat ini menimbulkan potensi bencana. Ini juga harus disikapi para Kepala Daerah dengan menyiapkan mitigasi yang tepat," katanya.
Senada dengan M16, politisi PDI Perjuangan yang juga anggota DPRD NTB, H Ruslan Turmuzi menekankan, Kepala Daerah harus punya terobosan yang out of the box dalam melewati masa pandemi saat ini.
"Masalah kawasan atau zonasi percontohan zona hijau ini menarik. Kepala Daerah harus bisa berkomunikasi dengan Satgas Covid-19 dan stakeholders terkait untuk membahasnya. Sehingga di zona percontohan ini, bisa disimulasikan bagaimana aktivitas perekonomian bisa berjalan dengan tanpa mengabaikan aspek kesehatan. Istilah new normal akhirnya bisa kita lihat pola nyatanya di kawasan percontohan ini," ulas Ruslan Turmuzi.
Sementara soal isu lingkungan, Ruslan mengatakan, Kepala Daerah di Kabupaten dan Kota harus mulai bersikap kritis dan "cerewet". Terutama terkait program Pemerintah Provinsi NTB yang berkaitan dengan isu lingkungan. Salah satu contoh soal Program Zero Waste.
"Kepala Daerah bisa mengkritisi, apa yang baik dari program Zero Waste ini dan apa yang belum berjalan dengan baik. Mulai dari koordinasi sampai kepada apa saja support Pemprov ke daerah untuk mensukseskan program ini. Zero Waste hanya satu contoh saja," tukasnya.
