.jpg )
 |
| Wagub NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah mengukuhkan pengurus DPW Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Provinsi NTB di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB. |
MATARAM - Faktor utama yang membuat pembangunan desa berjalan sukses adalah sinergi, komunikasi dan saling support antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa (BPD). Sebab, BPD memiliki posisi yang strategis untuk merumuskan berbagai kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa-desa di NTB. Termasuk keterlibatan BPD dalam menyekapati berbagai rancangan peraturan desa.
Hal itu dikatakan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat melantik pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Provinsi NTB di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Ahad (28/02/21).
"Kalau sinergi BPD dan pemerintah desa semakin kuat, saya bisa bayangkan betapa hebatnya pembangunan desa-desa di Provinsi NTB yang kita cintai," kata wagub.
Dijelaskan Ummi Rohmi sapaan akrabnya, pemerinrah Provinsi NTB memiliki program unggulan berbasis desa. Artinya program-program itu sangat bertumpu pada sinergi semua elemen desa untuk ikut mensukseskannya, seperti program revitalisasi posyandu, zero waste atau mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat serta penyediaan bank sampah di setiap desa.
"Untuk mewujudkan program-program itu tentu didukung dengan kesadaran semua masyarakat, pemerintah desa dan BPD untuk membawa desa yang lebih maju lagi," tegas Ummi Rohmi.
Sementara itu, Ketua Umum PABPDSI, Fery Hardianysah mengungkapkan, pada tahun 2009 persatuan anggota BPD seluruh Inodnesia resmi dibentuk. Pembentukan ini memang dihajatkan untuk membangun sinergi bersama antara BPD dan pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan desa yang terintegritas.
"BPD merupakan elemen penting dalam mewujudkan good goverment desa," jelasnya. Ia mengatakan, pembentukan dewan pimpinan wilayah di Provinsi NTB merupakan provinsi yang kedua setelah dibentuknya DPW Provinsi Jawa Barat.
