.jpg )
 |
| Kepala Dinas Pedidikan dan Kebudayaan (Dikbud ) NTB, H Aidy Furqon. |
MATARAM - Sebanyak 16.912 guru yang diusulkan oleh Dinas pendidikan dan kebudayaan ( Dikbud) NTB untuk disuntik vaksin. Dari data tersebut sebagian kecil di Bima dan Dompu sudah melakukan Vaksin terlebih dahulu. Sedangkan untuk Pulau Lombok masih menunggu giliran berikutnya.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, H Aidy Furqon, Kamis (18/3) di kantor Gubernur NTB.
Aidy mengatakan, guru masuk sebagai salah satu prioritas untuk menerima vaksin di tahap kedua ini. Bersama TNI Polri, atlet, Satpol PP, pekerja pariwisata, pejabat negara seperti anggota legislatif, pedagang pasar, tokoh agama, hingga jurnalis.
”Vaksinasinya bergiliran, tentunya tergantung dari kesiapan kabupaten/ kota di wilayah tempat guru ini tinggal,” katanya.
Menurut Aidy, 16.912 guru yang terdata adalah yang berada di lembaga pendidikan di bawah Dinas Dikbud NTB yakni SMA dan SMK. Baik itu guru PNS maupun Non PNS yang bertugas di wilayah kewenangan dikbud NTB.
Rinciannya, Kota Mataram 755 guru PNS dan 382 non PNS, Lombok Barat 655 guru PNS dan 501 non PNS, Lombok Tengah 713 PNS dan 562 non PNS; Lombok Timur 813 PNS dan 707 non PNS, Lombok Utara 190 PNS dan 217 non PNS.
Sumbawa Barat 238 PNS dan 85 non PNS, Sumbawa 636 PNS dan 564 non PNS, Dompu 559 PNS dan 733 non PNS, Bima 875 PNS dan 1.880 non PNS, dan Kota Bima 505 PNS dan 215 non PNS. Sehingga totalnya menjadi 11.785 guru.
Dalam data ini, Dikbud juga memasukan kepala sekolah sebagai guru. Adapun kategori PNS, mencakup juga CPNS, PNS Kementerian Agama, serta PNS yang diperbantukan. Sementara non PNS seperti guru tetap yayasan, honor daerah, dan honorer
Adapun untuk guru di sekolah swasta, PNS maupun non PNS, sasaran vaksinasinya sebanyak 5.127 orang. Kota Mataram ada 17 guru PNS dan 305 non PNS; Lombok Barat 3 PNS dan 432 non PNS; Lombok Tengah 6 PNS dan 921 non PNS; Lombok Timur 14 PNS dan 1.553 non PNS. Lombok Utara satu PNS dan 123 non PNS.
Sumbawa Barat dan Sumbawa hanya ada guru non PNS, masing-masing 33 orang dan 169 orang. Dompu 9 PNS dan 359 non PNS; Bima 34 PNS dan 822 non PNS; dan Kota Bima 60 PNS dan 266 non PNS.
Aidy mengatakan, sekolah negeri maupun swasta mendapat perlakuan setara. Seluruh guru akan mendapat vaksin. Sebab, status mereka sama. Berhadapan langsung dengan anak didik.
”Persoalan apakan mereka semua bisa terjadwal bersamaan untuk dapat vaksin, kami masih menunggu info itu,” katanya.
Dikbud tidak saja memperhatikan guru secara khusus, yang bakal divaksin. Kategori non guru, dari PNS maupun non PNS, masuk usulan. Seperti tenaga administrasi, laboran, tenaga perpustakaan, penjaga malam, hingga office boy.
”Mereka ini kan ada di sekolah juga. Artinya, langsung atau tidak langsung, tetap bersinggungan dengan anak didik, juga guru-guru,” jelas Aidy.
Untuk non guru ini, jumlahnya sebanyak 783 PNS dan 2.165 non PNS yang bertugas di sekolah negeri. Di sekolah swasta, jumlahnya 3 PNS dan 446 non PNS.
”Kalau kita total secara keseluruhan, dari guru dan non guru, jumlah usulan kita jadi 20.309 orang,” jelasnya.
