.jpg )
 |
| H Lalu Hadrian Irfani. |
MATARAM - Perombakan kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB yang dilakukan Dinas Pariwisata setempat, terus menuai polemik di tengah-tengah masyarakat.
Apalagi, komposisi pengurus dan unsur pengurus dengan tanpa melibatkan organisasi pariwisata di NTB diduga menjadi biang kerok keributan lembaga yang bertugas mempromosikan pariwisata NTB tersebut hingga kini.
Komisi II DPRD NTB yang membidangi Pariwisata, Perdagangan, Pertanian dan Peternakan, mengaku prihatin atas terus kisruhnya kepengurusan ditubuh BPPD NTB yang tak kunjung usai tersebut.
Padahal, kemajuan pariwisata pascapandemi Covid-19 membutuhkan kerja bareng semua pihak. "Bagaimana, pariwisata NTB mau maju dan siap tinggal landas jika kisruh antar pengurus BPPD, organisasi pariwisata serta Dinas Pariwisatanya terus terjadi. Kami prihatin atas kondisi ini," kata Sekretaris Komisi II DPRD NTB Lalu Hardian Irfani pada wartawan, Selasa (16/3).
Menurut Ketua DPW PKB NTB itu, polemik yang terjadi di internal BPPD telah menjadi atensi khusus pihaknya. Hanya saja, pemanggilan pada Kadis Pariwisata NTB yang dijadwalkan pada Minggu lalu tidak bisa dilakukan.
Hal itu, lantaran Kadis Pariwisata berhalangan hadir, lantaran kabarnya tengah berada di Jakarta. "Jadi, insya Allah, kami akan panggil kembali pak Kadis Pariwisata beserta para pengurus BPPD NTB untuk mengklearkan kisruh yang terus terjadi itu," ujar Hardian.
Terpisah, Anggota Komisi II DPRD NTB, Ir. H. Misbach Mulyadi juga turut merasakan keprihatinan atas polemik ditubuh BPPD NTB yang terus terjadi tersebut.
Menurut Politisi Golkar itu, sebagai pelaku pariwisata NTB yang sempat merumuskan pendirian BPPD NTB, ia merasa aneh, kepengurusan BPPD saat ini, terus diwarnai kekisruhan.
Padahal, selama 20 tahun, justru tidak pernah ada kekisruhan tersebut. "Saya tidak persoalkan siapapun personilnya. Tapi, BPPD itu kan perwakilan organisasi pariwisata, maka bangunlah komunikasi dengan mereka. Ingat, majunya pariwisata itu tidak bisa diabaikan tanpa ada kekompakan dan kebersamaan seluruh stakeholder pariwisata, utamanya pelaku pariwisata yang tergabung dalam organisasi kepariwisataan," jelas Misbach.
Ia meminta Ketua BPPD NTB harus belajar melakukan komunikasi yang baik dengan semua organisasi pariwisata di NTB. Hal itu menyusul, yang memiliki produk jualan dan jaringan pariwisata adalah organisasi pariwisata, yakni PHRI, ASITA, INCCA.
"Jadi, enggak bisa mempromosikan pariwisata NTB tanpa ada organisasi dan asosiasi pelaku pariwisata. Disinilah, saya harap Ketua BPPD NTB perlu belajar mendengarkan masukan dari berbagai pihak yang paham soal pariwisata," tandas Misbach Mulyadi.
Diketahui, Para Pengurus atau Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB yang baru. Diantaranya sebagai Ketua BPPD NTB adalah Ari Garmono, Wakil Ketua Lia Rosida, Sekretaris Baiq Ika Wahyu Wardani, dan unsur penentu kebijakan yang lain, seperti Dr. Ainuddin, I Ketut Murta Jaya, Ali Akbar, Askar Daeng Kamis, Leja Kodi dan Ida Ayu Sri Wayan Gotami Nandiswari.
Sebelumnya, Kepala Dispar NTB, HL Mohammad Faozal mengharapkan sinergitas, kolaboratif dan harmonisasi antar berbagai lembaga di bidang pariwisata.
“Secara khusus kami berharap kepada Pengurus BPPD yang baru terpilih, untuk berperan maksimal dan mau menampung aspirasi seluruh stake holder pariwisata di NTB. Termasuk dengan awak media, agar mampu menciptakan citra pariwisata NTB yang lebih baik,” kata Faozal.
