.jpg )
 |
| Rapat Koordinasi Kepariwisataan Program Pendidikan ASN Bidang Kepariwisataan Kolaborasi Poltekpar Lombok dengan Pemerintah Provinsi NTB, yang digelar di Senggigi, Jumat (19/3) sampai Sabtu (20/3). |
SENGGIGI - Kemenparekraf mengapresiasi program pendidikan kedinasan yang dilaksanakan Politeknik Pariwisata Negeri Lombok (Poltekpar Lombok).
Kepala Pusat Pengembangan SDM Kemenparekraf, Dr Anggara Hayyun Anujuprana ST MT mengatakan, pentingnya peningkatan sumber daya ASN di bidang pariwisata sebagai bagian tak terpisahkan dari kerjasama pentahelix kepariwisataan.
"Pengelolaan terkait kepariwisataan akan dilaksanakan oleh pejabat fungsional yang sudah dilatih oleh Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata (PTNP) di bawah kemenparekraf/Baparekraf termasuk Poltekpar Lombok. Hasil yang diharapkan adalah dunia kepariwisataan NTB mampu bersaing dengan wilayah lainnya," kata Hayyun, dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Kepariwisataan Program Pendidikan ASN Bidang Kepariwisataan Kolaborasi Poltekpar Lombok dengan Pemerintah Provinsi NTB, yang digelar di Senggigi, Jumat (19/3) sampai Sabtu (20/3).
Hayyun mengapresiasi Poltekpar Lombok dan berharap kolaborasi ini dapat dilaksanakan sesuai dengan moto Kemenparekraf yaitu gerakan bersama dengan wujud kolaborasi antara semua stakeholders.
Menurutnya, dalam mewujudkan SDM Pariwisata yang unggul maka orientasi Poltekpar Lombok yang merupakan salah satu PTNP di bawah Kemenparekraf akan akan diarahkan pada pengembangan SDM ASN dan Non ASN.
"Roadmap pengembangan pendidikan kepariwisataan di Poltekpar Lombok telah ditetapkan dari tahun 2021 sampai tahun 2024 pada 3 program yaitu program regular, program profesi keahlian dan program keguruan pariwisata," ujarnya.
Ia memaparkan, wilayah yang diamanahkan Kemenparekraf untuk PPL dalam pengembangan sekolah kedinasan ada pada 6 lokasi yaitu NTB, NTT, Maluku Utara, Maluku, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
"Skema pembiayaan disusun dalam 4 skema yaitu fully funded by PPL, partly funded (sharing) PPL dan Pemda/BUMN, fully funded by Pemda/BUMN dan 5+1," katanya.
Rakor Kepariwisataan Program Pendidikan ASN Bidang Kepariwisataan Kolaborasi Poltekpar Lombok dengan Pemerintah Provinsi NTB, dihadiri Plt Direktur Poltekpar Lombok Herry Rachmat Wijaya, Kepala Dinas Pariwisata NTB H Lalu Moh Faozal, para Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayan Pemkot dan Pemkab Se-NTB.
Rakor dibuka oleh Wakil Gubernur NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah yang hadir virtual melalui ruang aplikasi zoom meeting.
Dalam sambutannya, Wagub Rohmi mengatakan, anugerah alam dan budaya yang indah dan menjadi potensi pariwisata NTB harus disyukuri dengan betul-betul pandai mengolahnya untuk kesejahteraan ummat dan masyarakat NTB.
Menurutnya, kunci pariwisata adalah sinergitas antara seluruh stakeholders. Tidak menafikan satu dengan yang lain, dan saling mengisi dan mensupport.
Wagub Rohmi mengatakan, pembangunan kelembagaan pariwisata, dalam hal ini pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi penting.
"Di sinilah peran Poltekpar yang strategis untuk menciptakan SDM yang handal. Hospitality dan kemampuan bahasa serta jiwa entrepreneurship menjadi penting dikembangkan," katanya.
Ia menegaskan, NTB tidak akan pernah kendor membangun pariwisata. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan yaitu destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan Pariwisata, pembangunan Industri Pariwisata.
Citra pawisita NTB harus tetap dipelihara dengan menjaga fasilias-fasilitas yang tersedia di destinasi wisata seperti toilet dan lain sebagainya.
Selain itu, papar Wagub Rohmi, faktor teknologi sangat berperan penting dalam dunia pemasaran pariwisata.
"Tanpa penguasaan teknologi kita tidak akan mampu bersaing. NTB konsern untuk mengembangkan teknologi untuk pemasaran pariwisata," katanya.
Wagub Rohmi berharap, pembangunan industry Pariwisata dalam hal ini sustainability pariwisata perlu terus dijaga.
"Lingkungan menjadi prioritas yang harus dikedepankan supaya tercipta lingkungan asri bersih dan lestari," katanya.
Di akhir sambutan, Wagub Rohmi menyampaikan pentingnya bergotong royong, bekerjasama dan berkolaborasi untuk menyukseskan program pendidikan kedinasan.
Acara selanjutnya dilanjutkan dengan penandatangan MoU dan Perjanjian Kerja Sama antara Poltekpar Lombok dengan Universitas Hamzan Wadi disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur NTB dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata NTB, H Lalu Moh Faozal mengatakan, Rakor tersebut terwujud dari hasil inisiasi Poltekpar Lombok dengan Dispar NTB.
Faozal mengatakan, program pendidikan kedinasan Poltekpar Lombok akan sangat membantu percepatan peningkatan SDM pariwisata di NTB.
"SDM kepariwisataan memang harus terus ditingkatkan kapasitasnya, karena kerja-kerja pariwisata ini membutuhkan sinergitas dan kolaborasi yang baik," kata Faozal.
Ia menjelaskan, saat ini NTB tengah mendorong pengembangan Desa Wisata di NTB 99 desa wisata yang akan dioptimalkan bertahap hingga 2024 mendatang.
Hal ini untuk mengimbangi pembangunan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika dimana progress penyelesaian lintasan MotoGP terus berjalan pada tahap yang meyakinkan.
"Tahun 2021 ini 16 desa wisata kita kembangkan, terutama di lingkar Mandalika. Juga sudah ditetapkan 4 paradigma pariwisata yang baru yaitu Inovasi, teknologi, keberjalanjutan, dan pengelolaan," katanya.
Faozal mengatakan, aspek penting pengembangan desa wisata unggul harus pada basic higienis- kebersihan-kesehatan, kesiapan informasi teknologi dan infrastruktur.
Rencana strategis desa wisata telah ditetapkan 12 seksi antara lain peningkatan SDM, pengembagnan sarana dan Prasarana, Pelatihan tata kelola sampah, standarisasasi, pembuatan paket wisata unggulan, penguatan kelembagaan, pelatihan pelaku pariwisata, penguatan promosi, peningkatan kualitas atraksi, pengeloalan homestay, sosialisasi dan simulasi CHSE dan pelatihan pengelolaan destinasi pariwisata pokdarwis.
"Ada 4 acuan pengembangan desa wisata yaitu sumber daya alam, sumber daya budaya lokal, kreatifitas dan kombinasi. Kata kunci lain untuk mendukung pariwisata adalah pembinaan UMKM," ujar Faozal.
Penandatanganan kerjasama Poltekpar Lombok dengan 10 daerah Kabupaten dan Kota sewilayah NTB juga dilakukan dalam kegaiatan tersebut.
Ke-10 pemerintah daerah di NTB yang mendukung program pendidikan ASN bidang pariwisata di Poltekpar Lombok itu, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima.
Penandatanganan berita acara tersebut, nantinya akan dilaporkan kepada kepala daerah masing-masing, untuk selanjutnya segera ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerjasama (PKS) masing-masing Pemda dengan Poltekpar Lombok.
Secara bergiliran, ke-10 pemerintah daerah (Pemda) yang diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata (Dispar), dengan disaksikan Kepala Bappeda masing-masing, menandatangani berita acara hasil Rakor, yang untuk Poltekpar Lombok dilakukan langsung oleh Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Poltekpar Lombok, Herry Rahmat Widjaja, yang juga disaksikan Kepala Dispar NTB, HL Moh Faozal.
PLT Direktur Poltekpar Lombok, Herry Rahmat Widjaja, mengucapkan terima kasih dan apresiasinya terhadap antusiasme para Kadispar dan Kepala Bappeda masing-masing pemerintah daerah di NTB.
Dia menjelaskan, Program Pendidikan ASN Bidang Pariwisata ini adalah program Kemenparekraf melalui 6 Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata (PTNP) dibawah naungan Kemenparekraf, untuk membantu melatih dan mendidik para ASN/PNS yang ada di daerah.
"Dalam hal ini di Provinsi NTB, akan dilaksanakan oleh Poltekpar Lombok. Sehingga lulusannya nanti memiliki kualifikasi keilmuan yang dibutuhkan oleh daerah untuk mengembangkan potensi pariwisata di daerahnya masing-masing,” kata Herry.
