.jpg )
 |
| Rudi Lombok bersama Ari Garmono dalam sebuah moment. (Foto: Dok. SAPANA) |
MATARAM - Polemik perombakan pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB belum berakhir. Banyak kritikan yang muncul mempertanyakan status Ketua BPPD NTB terpilih Ari Garmono yang saat ini berprofesi sebagai pegawai di Kantor Pos Mataram.
Ketua Umum Sahabat Pariwisata Nusantara (SAPANA), Furqon Ermansyah, mempertanyakan sikap Pemprov NTB memberikan posisi pengurus BPPD kepada orang yang bekerja di BUMN.
"Ari Garmono jadi ketua, tapi dia pegawai BUMN, pegawai pos. Itu jadi tanda tanya besar," katanya di Mataram, Rabu, 10 Maret 2021.
Ketua BPPD NTB Ngaku Belum Punya Program
Furqon yang akrab disapa Rudi Lombok mengatakan, sebagai pegawai BUMN yang masih aktif tentu Ari Garmono masih wajib absen dan menyelesaikan tugas pokoknya. Hal ini bisa menghambat kinerja sebagai Ketua BPPD NTB.
Lagipula, papar dia, perlu dikaji kembali apakah bolen pegawai BUMN merangkap jabatan sebagai pengurus Badan Promosi yang juga dibiayai negara.
Tak hanya soal status kepegawaian, Rudi juga mempertanyakan prestasi Ari Garmono di bidang pariwisata.
"Prestasinya apa, dia bergerak di bidang pariwisata itu apa?," cetus Rudi.
Ari Garmono sempat mengatakan dirinya meraih penghargaan dari Pemprov NTB pada 2014 karena membuat katalog air terjun di Pulau Lombok.
Menurut Rudi, itu bukan menjadi prestasi. Karena sifatnya hanya insidentil dan tidak bersifat kontinyu atau berlanjut terhadap pariwisata di NTB.
"Katalog air terjun itu hanya karya kecil. Karya insidentil yang bersifat dadakan. Karya yang bersifat kontinyu itu apa?," ujarnya.
Dia juga mengkritisi sikap Gubernur NTB yang sering merombak kepengurusan BPPD NTB sebelum berakhir masa jabatan.
"Gubernur ini galau, baru pertama kali muncul Fauzan Zakaria, Hadi, terus berlanjut. Belum dua tahun sudah lagi berubah. Sekarang Anita diganti sama Ari Garmono," katanya.
Rudi mengatakan, jika pariwisata NTB tidak berkembang bukan hanya karena kurang masifnya BPPD bekerja, tetapi juga ada yang salah dalam tata kelola pariwisata NTB.
"Berarti ada yang salah dengan pariwisata NTB ini, maka rombaklah Dinas Pariwisata," ujarnya.
Dia meminta agar Gubernur NTB merombak Dinas Pariwisata untuk memaksimalkan pengelolaan pariwisata NTB.
"Yang perlu dirombak adalah Dispar NTB. Itu yang perlu dirombak. Kalau BPPD jalan ditempat artinya ada masalah dalam tata kelola pariwisata NTB. Terutama Dinas Pariwisata," katanya.
