.jpg )
 |
| Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Cilacap, Jawa Tengah. Salah satu sumber Energi Baru Terbarukan (EBT). (Foto: courtesy Kompas.com) |
JAKARTA - Realisasi pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan tercatat masih sebesar 11,2 persen yang terdiri atas 72 gigawatt (GW) kapasitas terpasang pada 2020, sehingga masih memerlukan penambahan pembangkit baru.
"Kapasitas terpasang pembangkit listrik sampai 2025 ditargetkan sebesar 100,6 GW yang terdiri atas 72 GW kapasitas terpasang saat ini, lalu ditambah dengan 29,6 GW sesuai draf RUPTL usulan pemerintah dengan target penambahan pembangkit EBT sebesar 11,7 GW," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam agenda rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Senin (22/3).
Dia menjelaskan bahwa percepatan peningkatan bauran EBT difokuskan pada pemanfaatan EBT yang lebih cepat dibangun serta harga kompetitif mengingat negara-negara yang sebelumnya tercatat masih di bawah Indonesia, sekarang sudah menyiapkan program-program yang agresif untuk meningkatkan bauran energi mereka.
Saat ini porsi pemanfaatan EBT pada bauran energi nasional baru mencapai 11,2 persen, batu bara 38 persen, minyak bumi 31,6 persen, dan gas bumi sebesar 19,2 persen.
"Ke depan kami menargetkan peran EBT semakin meningkat menjadi 23 persen pada 2025," kata Arifin.
Tren pertumbuhan EBT, lanjut dia, menunjukkan angka yang semakin baik dengan gap capaian dan target semakin kecil. Hal ini sebagai dampak positif dari upaya percepatan pembangunan EBT yang cepat seperti adanya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan bahan bakar nabati.
Percepatan pengembangan EBT perlu mempertimbangkan realitas kebutuhan energi, keekonomian yang wajar dengan memberikan kesempatan pertama kepada energi terbarukan, serta meminimalkan faktor intermitensi.
Beberapa upaya dalam rangka mempercepat pemanfaatan EBT antara lain penambahan kapasitas pembangkit EBT dengan fokus kepada PLTS, substitusi energi primer melalui biodiesel 30 persen, co-firing, dan pengolahan sampah berteknologi refuse drived fuel (RDF).
Selanjutnya, konversi energi primer fosil dengan pembangkit listrik EBT, biogas, dan pellet untuk memasak. Kemudian, mendorong pemanfaatan EBT non listrik dan non BBM, seperti briket, woodchip, pellet, dan pengolahan serta pengering produk pertanian.
Anggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti meminta pemerintah untuk merumuskan strategi terkait kelistrikan karena proyek 35.000 megawatt masih didominasi dari pembangkit bertenaga batu bara.
"Kita perlu mengembangkan strategi ke depan karena saat kita berbicara mengenai listrik supaya itu bisa bersumber dari bahan-bahan ramah lingkungan, sekaligus bagian dari komitmen kita pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kesepakatan Paris," kata Dyah.
