.jpg )
 |
| Vaksin Covid-19./Ilustrasi. |
MATARAM - Euforia penyelenggaraan event motosport internasional MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, belum sebanding dengan upaya membangun keyakinan dan kepercayaan publik terutama para calon wisatawan terkait keamanan aspek kesehatan kawasan di masa pandemi.
Vaksinasi untuk pekerja sektor pariwisata yang menjadi prioritas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), belum berjalan di Provinsi NTB, hingga Maret 2021 ini.
"Di beberapa Provinsi lain sudah berjalan, meski bertahap seperti di Bali. Tapi di NTB (vaksin pekerja pariwisata) belum ada, kami sudah coba tanyakan ke Dinas Kesehatan (NTB), tapi belum ada kepastian," kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini, Jumat (5/3) di Mataram.
 |
| Ketua BPD PHRI NTB, Ni Ketut Wolini. |
Wolini menjelaskan, program vaksinasi pekerja Hotel dan Restoran merupakan kerjasama BPP PHRI dengan Kementerian Kesehatan. Penerima vaksin adalah para pekerja pariwisata yang datanya diusulkan masing-masing BPD PHRI tingkat Provinsi ke BPP PHRI pusat. PHRI NTB sudah menyerahkan data 5.000 pekerja pariwisata Hotel dan Restoran ke pihak BPP PHRI pada awal Januari 2021.
"Karena di Bali dan provinsi lain sudah berjalan, maka tanggal 1 Maret kemarin kita coba tanyakan ke Dinas Kesehatan NTB untuk mencocokan data. Ternyata data kami tidak ada di Dikes NTB. Itu pun terkesan kami di ping-pong kesana kemari, dan agak sulit bertemu Kepala Dinas (Kesehatan)," kata Wolini.
Wolini berharap pemerintah NTB bisa cepat merespons kebutuhan vaksinasi untuk pekerja pariwisata. Sebab, vaksinasi di sektor kepariwisataan ini akan menjadi salah satu kunci keberhasilan membangkitkan pariwisata di masa pandemi.
"Kita sudah mendorong Prokes dan CHSE, tetapi jika pekerja sektor pariwisata belum divaksin akan kurang maksimal. Sebaliknya jika pekerja pariwisata menerima vaksin, tentu calon wisatawan menjadi yakin bahwa daerah kita ini sudah relatif aman dan nyaman dikunjungi. Kami berharap ini menjadi perhatian pemerintah daerah," katanya.
Secara nasional PHRI mengusulkan percepatan vaksinasi untuk sektor kepariwisataan.
Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan selain percepatan, sektor tersebut memerlukan lebih banyak jumlah dosis vaksin agar dapat mencakup seluruh pekerja di sektor pariwisata.
"Terutama untuk daerah-daerah unggulan, dan destinasi superprioritas. Vaksinasi sektor pariwisata ini butuh percepatan, harus ada effort lebih," tukasnya.
Menurutnya, jumlah penerima vaksin dalam program Vaksinasi Nasional dari sektor hotel dan restoran sebanyak 103.000 orang dari 1.549 perusahaan yang didata PHRI. Namun jumlah ini masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah total pekerja pariwisata yang secara total mencapai 972.000 orang.
Dia menambahkan, untuk pelaksanaan vaksinasi pelaku usaha restoran dan hotel terdaftar diharapkan menjalin komunikasi dengan dinas kesehatan di masing-masing daerah, melalui BPD PHRI di tingkat Provinsi.
"Masing-masing daerah, saat ini juga masih menunggu ketersediaan vaksin yang akan digunakan. Kami sekarang sedang memonitor Dinas Kesehatan Provinsi," katanya.
 |
| Ketua ASITA NTB, Dewantoro Umbu Joka. |
Percepatan vaksinasi untuk pekerja sektor pariwisata juga disampaikan Ketua DPD Asosiasi Perjalanan Indonesia (Asita) Nusa Tenggara Barat (NTB), Dewantoro Umbu Joka.
Ia berharap pemerintah memprioritaskan distribusi vaksin Covid-19 kepada pelaku pariwisata. Sebab sektor tersebut paling terdampak pandemi corona.
"Ini harapan kita, vaksin Covid-19 juga diutamakan kepada pelaku wisata," kata Dewantoro Umbu Joka.
Apalagi, paparnya, kehadiran vaksin tidak hanya diharapkan untuk melandaikan kurva penambahan kasus Covid-19, tetapi juga memulihkan banyak sektor usaha, di antaranya pariwisata.
"Karena dengan adanya vaksin, pastinya ekonomi bisa kembali pulih, terlebih lagi NTB sudah ditetapkan sebagai destinasi superprioritas nasional," ujarnya.
Umbu menilai, vaksinasi akan mendukung upaya pemerintah yang tengah mulai menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di sektor pariwisata.
"Kami sangat mendukung program pemerintah seperti kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan (CHSE) agar fokus juga mengenai kesehatan dan konsumen kita tetap menjaga kesehatan," katanya.
Seperti diketahui, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah menggelar program vaksinasi tahap pertama untuk para pelaku parekraf pada 28 Februari 2021.
Sesuai keinginan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, vaksinasi tahap pertama ini dilakukan di Bali dan akan disusul daerah lainnya.
Menurut Sandiaga, Bali menjadi prioritas penerima vaksin COVID-19 karena daerah tersebut memiliki dampak paling besar akibat adanya pandemi. Berdasarkan data yang diterima, pada kuartal IV tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi hingga minus 12 persen.
“Saya senang sekali, harapan yang sempat kami sampaikan langsung diwujudkan dan direalisasikan oleh Menteri Kesehatan dengan memprioritaskan vaksinasi bagi para pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali. Ini semua merupakan awal dari upaya kami dalam menyelesaikan pandemi COVID-19 dan kita semua harus optimistis karena kita sudah melihat titik terangnya,” ujar Sandiaga.
Pada tahap pertama ini, terdapat 3.000 pekerja parekraf yang hadir untuk mendapatkan vaksinasi di Grab Vaccine Center, Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC).
Sandiaga berharap, vaksinasi ini menjadi sebuah langkah awal dalam memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Ini semua juga merupakan aksi konkret dalam menerapkan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi yang indah sekali. Dengan gerak cepat kita, gerak bersama kita, InsyaAllah dapat menyukseskan vaksinasi ini,” katanya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa vaksinasi bagi pelaku parekraf ini merupakan program kedua bagi Kementerian Kesehatan.
