.jpg )
 |
| Walikota Mataram, H Mohan Roliskana. |
MATARAM - Walikota Mataram, H Mohan Roliskana menyatakan kesiapan Pemkot Mataram melakukan perbaikan upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 agar bisa keluar dari zona merah (risiko tinggi) penularan virus corona jenis baru itu.
"Kalau kita kembali diklaim pemerintah pusat masuk zona merah COVID-19, tidak apa-apa. Kita terima dan kita siap memperbaiki kondisi ini serta tingkatkan upaya pencegahan," katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram.
Pernyataan itu dikemukakan Mohan menyikapi data yang dikeluarkan pemerintah pusat yang menyebutkan daftar kabupaten/kota zona merah meningkat dari lima menjadi 10 kabupaten/kota, salah satunya Kota Mataram.
Padahal, berdasarkan data per 11 April 2021, Kota Mataram sudah dinyatakan keluar dari zona merah COVID-19 dan berstatus zona oranye (risiko sedang), sehingga Pemerintah Kota Mataram terus berupaya melakukan pencegahan melalui berbagai kegiatan.
Ia menyatakan optimistis target menjadi zona kuning atau hijau bisa tercapai.
"Tetapi kenyataannya berbeda, informasinya kita kembali diklaim masuk zona merah. Tentu saya kaget dan sampai sekarang saya belum tahu apa yang menjadi indikator sehingga kita terkonfirmasi lagi ke zona merah COVID-19," katanya.
Dia mengatakan berbagai upaya pencegahan sesuai dengan skenario kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang sudah dilakukan Kota Mataram, antara lain kegiatan 3T yakni "testing, tracing, dan treatment" atau pemeriksaan dini, pelacakan, dan perawatan.
Selain itu, pemerintah kota aktif melakukan razia dan menyampaikan imbauan penerapan protokol kesehatan COVID-19 serta vaksinasi COVID-19 secara massal.
"Bahkan, kalau untuk cakupan vaksinasi, mungkin kita (Mataram, red.) paling tinggi cakupannya baik untuk tenaga kesehatan, lanjut usia, pelayan pubik, dan guru," katanya.
Dia mengakui kondisi publik saat ini terkesan sudah mulai longgar karena umat muslim sedang ibadah puasa.
Namun, hal itupun sudah diantisipasi dengan mengimbau dan memberikan surat edaran kepada takmir masjid agar kegiatan ibadah di masjid atau mushalla tetap menerapkan protokol kesehatan.
Kendati demikian, dia mengatakan, terkonfirmasinya lagi Mataram menjadi zona merah COVID-19 dapat memacu semangat pemerintah kota untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan dalam upaya pencegahan.
Ia mengakui Kota Mataram sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak bisa menghindari tingginya mobilitas dan interaksi sosial sehingga potensi penularan lebih cepat dan masif.
"Mataram sebagai pusat aktivitas ekonomi, perdagangan dan jasa, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya kasus COVID-19. Tapi jika upaya yang telah kita lakukan nilai belum maksimal, ke depan kita tingkatkan lagi," katanya.
Satgas Nyatakan Zona Merah Turun
Sementara itu, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 telah memperbarui peta zonasi risiko penyebaran Covid-19. Berdasarkan pembaruan tersebut menunjukkan pekan ini zona merah atau wilayah berisiko tinggi mengalami penurunan cukup signifikan.
Dari 11 kabupaten/kota pada pekan lalu menjadi enam kabupaten/kota pada pekan ini atau per Senin (20/4/2021).
"Ini adalah perkembangan yang cukup baik mengingat di minggu lalu zona merah meningkat jumlahnya," ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito dalam konferensi pers dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (20/4/2021).
Namun demikian, zona oranye atau risiko sedang merangkak naik dari 316 kabupaten/kota menjadi 322 kabupaten/kota.
Wiku menjelaskan, peningkatan pada zona oranye dikontribusikan oleh 37 kabupaten/kota yang berpindah dari zona kuning ke zona oranye pada minggu ini.
Dari 37 kabupaten/kota ini, terbanyak adalah Jawa Barat sebanyak 7 kabupaten/kota, Lampung 6 kabupaten/kota, dan Jawa Timur 4 kabupaten/kota.
Sedangkan zona hijau baik untuk kategori tidak ada kasus baru maupun tidak terdampak tak mengalami perubahan, yakni masing-masing 8 dan 1 kabupaten/kota.
Terkait meningkatnya temuan zona oranye, Wiku meminta supaya hal itu menjadi perhatian bersama masing-masing kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurutnya, masing-masing pimpinan daerah perlu mengambil perhatian atas pembaruan peta zonasi risiko ini supaya kondisinya tidak kian memburuk.
Untuk itu, ia menyarankan agar posko di tingkat desa maupun kelurahan bisa dimaksimalkan.
"Manfaatkan fungsi posko yang sudah terbentuk di wilayahnya masing-masing agar dapat mengoptimalkan penanganan Covid-19 secara komprehensif dan kolaboratif," tegas dia.
