Tanggung Biaya Pasien Miskin, RSUD Provinsi NTB Gandeng Kepedulian BUMN

Direktur RSUD Provinsi NTB, dr H Lalu Herman "Jack" Mahaputra.

MATARAM - RSUD Provinsi NTB membebaskan biaya pelayanan medis bagi warga miskin, non peserta BPJS. Rumah sakit daerah itu juga membebaskan biaya kebutuhan visum dan otopsi bagi keluarga kurang mampu di wilayah NTB.

Menggandeng kepedulian BUMN menjadi salah satu inovasi RSUD Provinsi NTB untuk menanggung biaya pasien miskin tersebut.

"Negara harus hadir melindungi rakyatnya, karena orang itu tidak mau lahir dalam keadaan tidak mampu dan miskin. Kami-kami (pemerintah) inilah yang akan membantu mereka," kata Direktur RSUD Provinsi NTB, dr H Lalu Herman Mahaputra membuka rahasia sumber dana dibalik program pelayanan gratis untuk warga miskin.

Pria energik yang akrab disapa dokter Jack mengatakan, sejauh ini tiap Pemda Kabupaten/Kota berperan dan bertanggung jawab mendaftarkan warga yang tidak mampu agar menjadi peserta BPJS. Tapi faktanya, kuota membuat tidak seluruh warga miskin, bisa menikmati layanan kesehatan gratis yang biayanya ditanggung BPJS.

Sehingga harus ada inovasi dan pihak-pihak yang peduli untuk menutup ceruk ini.

BACA JUGA : Bikin Baper, Ini 5 Gebrakan Inovatif Dokter Jack di RSUD Provinsi NTB

Jack menukas, setiap warga NTB yang kurang mampu, harus seluruhnya dilayani dengan standar dan kemudahan yang sama. Meski mereka belum beruntung karena belum terdaftar BPJS.

"Untuk menutup ceruk ini, maka kami menjalin komunikasi dengan beberapa BUMN. Misalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI)," katanya.

Kepedulian dan empati para pihak harus terus dibangun. Sebab, pelayanan kesehatan seharusnya berbicara kemanusiaan, tidak selamanya ansih soal biaya-biaya. (dr H Lalu Herman Mahaputra, Direktur RSUD Provinsi NTB)

Menurut Jack, komunikasi dengan BRI Mataram sudah dilakukan. Respons BRI juga cukup baik.

Bahkan saat itu dirinya to the point menyampaikan, kalau ada masyarakat tidak mampu berobat di RSUP. Setelah melalui proses, kemudian sembuh, apakah siap tagihan dilayangkan ke BRI?

"Saat itu pihak BRI sangat merespon positif, dan bersedia membiayai pasien dari keluarga tidak mampu itu dengan cara menandatangani MoU antara BRI dengan RSUD Provinsi NTB. Ini lah dasarnya saya memberikan pelayanan gratis bagi masyarakat NTB yang tidak mampu," katanya.

Skema pembiayaannya bisa lebih efektif. Pasien warga tidak mampu akan dilayani dan dirawat hingga sembuh, kemudian tagihan disampaikan ke pihak BRI atau BUMN lainnya. 

Ia mengapresiasi BRI, dan berharap ke depan makin banyak kepedulian kolektif dari BUMN lainnya.

Menurut Jack, kepedulian dan empati para pihak harus terus dibangun. Sebab, pelayanan kesehatan seharusnya berbicara kemanusiaan, tidak selamanya ansih soal biaya-biaya.

"Yang jelas, pihak RSUD Provinsi tidak akan menolak apapun jenis penyakit pasien terutama yang tidak mampu karena, yang akan membiayai yakni perusahaan BUMN," katanya. 

Kedepan, dirinya berwacana akan mengurangi rujukan pasien ke luar dengan cara, akan datangkan dokter spesialis tersebut penyakit tersebut.

"Bukan hanya Dosen terbang saja bisa di undang. Dokter pun bisa. Niat baik itu tidak akan merugikan RS, ini teori Nawaitu," katanya.