.jpg )
 |
| Wakil Gubernur NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah. |
MATARAM - Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 pada Kamis, 27 Mei 2021. Mengangkat tema "Kawal Efektifitas Belanja, Pulihkan Ekonomi" rakornas tersebut juga disiarkan di akun youtube resmi sekertariat negara.
Presiden Joko Widodo selaku pembuka acara, menyampaikan beberapa pesan terkait percepatan pemulihan ekonomi nasional pada kuartal kedua 2021.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengingatkan untul mencapai target percepatan pemulihan ekonomi nasional pada kuartal kedua 2021 yakni lebih dari 7 persen. Karena, di kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih minus 0,74 persen.
"Sekali lagi tahun 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah telah menyiapkan dana pemulihan ekonomi nasional hampir Rp700 triliun," kata Jokowi.
Presiden juga mengungkapkan, masyarakat menantikan manfaat dari setiap anggaran yang dikeluarkan untuk berbagai program pemerintah.
"Mengikuti prosedur itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah tercapainya target yang telah ditetapkan. Sekali lagi ini juga harus secara akuntabel, efektif dan efisien. Yang ditunggu-tunggu rakyat adalah hasilnya," ujarnya.
Karena itu, Jokowi menekankan bahwa pengawasan internal yang dilakukan pemerintah harus terjamin. Tidak boleh ada serupiah pun yang salah sasaran, disalahgunakan, apalagi menjadi obyek korupsi.
Presiden juga menekankan bahwa negara tidak memberikan toleransi kepada penyelewengan anggaran.
"Apalagi di saat kita seperti sekarang ini semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi, di saat kita semua sedang bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi," jelas Presiden.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyebutkan terdapat empat kunci yang mampu menciptakan efektivitas berbagai program pemerintah dalam menangani dampak pandemi COVID-19.
"Satu tahun mengawal penanganan pandemi, kami menemukan banyak pelajaran berharga agar program pemerintah berjalan lebih efektif baik untuk penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi, maupun program strategis lainnya," jelasnya.
Kunci pertama yaitu efektivitas program pemerintah sangat bergantung pada tahap perencanaan dan penganggaran program kegiatan. Belanja pemerintah juga harus dirancang dengan baik dan jelas termasuk target hasil atau dampaknya maupun ukuran keberhasilannya.
Kunci kedua adalah kebijakan dan program pemerintah harus diorkestrasi dalam satu harmoni baik antarinstansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Ketiga data yang harus akurat, valid, dan dikelola dengan baik karena merupakan kunci untuk mempermudah monitoring hingga pelaporan. Terakhir, kesuksesan program pemerintah tidak tak lepas dari kesigapan mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusinya secara cepat.
Muhammad Yusuf Ateh juga menjelaskan, realisasi belanja negara hingga akhir April 2021 mencapai Rp 723 triliun atau 26,3% dari target tahun ini Rp 2.750 triliun. Belanja negara itu tumbuh 15,9% dari periode April 2020. Sementara itu, realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 baru mencapai Rp 183,98 triliun hingga 21 Mei 2021. Realisasi ini setara dengan 26,3% dari pagu anggaran sebesar Rp 699,43 triliun.
