.jpg )
 |
| H Bambang Kristiono (HBK). |
JAKARTA - Publik sempat dihebohkan terkait beredarnya dokumen milik Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang berencana membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI seharga sekitar Rp 1.760 Triliun. Nama PT Teknologi Militer Indonesia (TMI), sebuah perusahaan bentukan Yayasan Pengembangan Potensi Sunber Daya Pertahanan Kemhan turut disebut-sebut.
Melalui keterangan tertulisnya, Selasa (01/06) Sekretaris perusahaan PT. Teknologi Militer Indonesia (TMI) Wicaksono Aji menepis khabar terkait adanya rencana kerja sama atau kontrak bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam proyek pembelian Alutsista senilai Rp1,760 triliun.
Dana tersebut diambil dari pinjaman luar negeri dengan bunga yang sangat rendah, yang nantinya bakal dicicil hingga 25 tahun. Perpres tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) itu, tengah dipersiapkan.
"Perlu diketahui bahwa tidak ada satu kontrak-pun dari Kementerian Pertahanan kepada PT. TMI. PT. TMI tidak ditugaskan untuk mengelola pembelian atau pengadaan Alpalhankam oleh Kementerian Pertahanan," kata Wicaksono dalam keterangan persnya, Selasa (01/06).
Wicaksono menjelaskan, perusahaannya dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan, yang dulunya adalah Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP), di bawah Kementerian Pertahanan.
Kemudian perusahaan tersebut adalah wadah dari para ahli-ahli alutista berteknologi canggih, ahli elektronika, dan teknokrat anak bangsa yang mempelajari alih teknologi (ToT) dalam proses pencarian alutsista terbaik.
"Peran kami adalah menganalisa dan memberi masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik itu pemerintah, pendidikan, ataupun swasta dalam hal ToT," bebernya.
Sementara itu visi dalam PT. TMI kata dia adalah mewujudkan ToT yang berbobot, yang benar-benar berkualitas, mulai dari segi teknologi maupun teknis.
"Kehadiran kami adalah untuk menjawab permasalahan ToT yang selama ini belum maksimal, yang kerap kali disebabkan oleh beberapa prinsipal yang belum sepenuhnya mau memberikan transfer teknologinya kepada Indonesia," tegasnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, H. Bambang Kristiono (HBK) pun angkat bicara terkait masalah ini.
Pria yang dikenal sebagai Samurainya Prabowo ini menegaskan, bergulirnya nama PT. TMI justru merupakan serangan balik dari para broker dan makelar Alutsista yang selama ini menikmati keuntungan berlimpah.
"Kalau boleh saya berpendapat, bergulirnya nama PT. TMI ini adalah serangan balik dari para broker, agen, makelar, dan pemburu2 rente dari proyek pembelian Alutsista yg selama ini menikmati keuntungan melimpah, dan sekarang mereka tidak bisa lagi bermain-main seperti itu karena Menhan Prabowo dalam pengadaan Alutsista langsung mencari dan membelinya ke pabrikan2 khususnya di luar negeri, sehingga memotong peran broker atau makelar Alutsista yang selama ini menguasai pembelian Alutsista negara kita," tegas HBK, Selasa (01/06).
Para broker dan makelar Alutsista ini seperti kebakaran jenggot lantaran kebijakan Menhan Prabowo telah mengamputasi peran serta keuntungan besar yang selama ini mereka nikmati.
Disisi lain, papar HBK, dengan langkah dan kebijakan Menhan ini, kwalitas dan harga Alutsista yang kita butuhkan, dapat lebih dipertanggung-jawabkan kepada rakyat Indonesia.
Ia mengibaratkan para broker, makelar dan pemburu rente ini seperti orang-orang yang biasa suntik morfin atau narkoba, dan terus narkobanya hilang, maka mereka jadi pada sakau sekarang.
"Saya sangat percaya bahwa semua langkah, tindakan dan upaya yg dilakukan Menhan Prabowo, tidak semata-mata inisiatif apalagi ambisi pribadinya sendiri. Beliau adalah pembantu Presiden Jokowi yang sangat loyal, jadi semua apa yang beliau lakukan pasti karena menjalankan instruksi dan arahan Presiden Jokowi," tegasnya.
"Menhan tidak ada darah penghianat, saya sangat yakin dia tidak ada niat untuk cari makan apalagi mengeruk keuntungan di persoalan Alutsista ini. Keberadaan dan keterlibatannya di pemerintahan ini, semata-mata untuk membangun pertahanan yang kuat untuk rakyat dan tumpah darah Indonesia. Menurut saya inti persoalannya disitu, tidak di yang lain2," ujar HBK.
HBK menguraikan, kebijakan Menhan Prabowo dilakukan agar sistem pertahanan Indonesia benar-benar kuat, akuntabel, dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada rakyat Indonesia.
Sebab, selama ini proses ToT atau transfer of technology dalam pembelian Alutsista ini juga dirasa belum maksimal.
"Kita ingin ada ToT yang berbobot, yang berkesinambungan dan yang benar2 berkualitas. Jangan lagi ToT-nya cuma ngecat dan ngelas saja. Jadi semangat yang dibangun pemerintah saat ini adalah bagaimana indhan maju dengan biaya yang efisien, mandiri, agar kita tidak didikte lagi. Kita beli barang tapi ToT nya tidak maksimal. Nach, apabila ToT-nya bisa berjalan baik, ujungnya di pemeliharaan dan perawatan (harwat) alutsista, kita bisa lebih hemat. Setiap service, yang juga tidak kalah mahalnya, kita tidak usah membawa ke negara asalnya. Kita mampu merawat dan memperbaikinya sendiri, " katanya.
HBK menekankan, Kemhan dibawah kepemimpinan Prabowo adalah pengguna anggaran yang menghendaki pengadaaan alutsista terbaik dengan harga yang semurah-murahnya.
"Intinya kita nggak mau lagi pengelolaan anggaran Kemhan saat ini tidak optimal, apalagi sampai tidak tepat sasaran. Boleh dan wajar dong apabila kemudian ada PT. TMI ikut berperan dalam ngecek harga, mengecek kualitas barang, dan memikirkan ToT-nya untuk perbaikan Alutsista kita kedepan. Karena Kemhan kini di bawah Prabowo ingin agar pembelian alutsista itu mulai mengarah G to G. Government to Government dan tidak lagi tergantung dengan agen, broker juga makelar," paparnya.
Untuk mengetahui harga yang sebenarnya, kita harus bertanya langsung kepada produsennya sehingga harga yang didapatkan Kemhan tidak dimark-up besar-besaran.
"Sebenarnya kami sudah prediksi ini, bahwa mereka, para mafia yang selama ini mempermainkan harga dan mendapatkan keuntungan yang melimpah akan teriak-teriak dan tidak terima kebijakan ini dijalankan. Padahal kenyataannya, PT. TMI sendiri sampai dengan saat ini, tidak ada mendapatkan kontrak dari Kemhan sama sekali, dan dalam pertemuan saya dengan mereka, mereka sangat terbuka dan mempersilahkan untuk diperiksa atau diinvestigasi. Masalahnya sekarang, jika kemudian PT. TMI tidak mendapatkan kontrak, dan bukan sebagai pengelola barang yang rp. 1.760 T itu lalu dimana salahnya," urai HBK.
"Spirit PT. TMI dalam membantu Kemhan RI adalah ingin ada harga terbaik untuk pengadaan alutsista terbaik, sesuai direktif Presiden Jokowi untuk masterplan pertahanan kita sampai di 2040. Mereka jauh dari pemikiran mencari keuntungan pribadi atau golongan dalam keterlibatannya. Mereka adalah revolusioner-revolusioner baru yang memimpikan perubahan yang signifikan dalam kekuatan pertahanan kita," pungkasnya.
