.jpg )
 |
| Gubernur NTB Menghadiri Acara Serah Terima Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB, Senin (16/8) di kantor setempat. |
MATARAM- Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M. Sc,. menegaskan agar organisasi perangkat daerah (OPD) merespon secara cepat semua keluhan dan aduan masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya, pada acara serah terima Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB, dari H. Sahdan, ST., MT., kepada Ir. Ridwansyah, M. Sc., MM., M.Tp, Senin (16/8/2021) di kantor setempat.
Menurutnya, salah satu hal yang sering dikeluhkan oleh masyarakat di media sosial dan secara langsung adalah terkait infrastruktur yang menjadi wewenang Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
"Jalan rusak, irigasi tidak ada ataupun got tersumbat dan sebagainya, semuanya Dinas PUPR," kata mantan anggota DPR RI ini.
Karena masyarakat dibawah, tidak mau tau, apakah itu jalan desa, jalan tani, jalan provinsi yang dipertanyakan masyarakat adalah tanggung jawab seorang gubernur.
"Pokoknya mau itu wewenang kabupaten/kota mana tanggungjawab Gubernur, itu pertanyaan masyarakat," urainya.
Ia menilai selama ini PUPR merupakan OPD yang paling lambat merespon keluhan masyarakat di media sosial.
"Saya setiap hari memantau dan mejawab semua keluhan itu, bahkan dengan kata-kata yang tidak pantas didengar,namun tidak satupun direspon oleh PUPR," pintanya.
Sekarang ini, ada istilah revolusi peningkatan harapan. Menjabat sebagai kepala daerah, baik itu bupati, walikota maupun gubernur hingga presiden beda dengan era sebelum reformasi.
Masyarakat di dusun, desa-desa hingga pelosok karena didatangi langsung, punya harapan yang tinggi kepada pemimpin yang dipilihnya.
"Tidak lagi feodal seperti dulu, tetapi harus segera merespon dan menanggapi semua aduan dan keluhan masyarakat,"tuturnya.
Untuk itu, seorang pimpinan dituntut pengembangannya lebih, untuk merespon keinginan publik secara cepat.
Sementara itu, Kadis PUPR yang baru dilantik, Ir. Ridwansyah, M. Sc., MM., M.Tp, mengatakan di PUPR ada 454 PNS dan 450 non ASN, dengan moto bekerja keras, bergerak cepat dan berpindah tempat, akan mengawal pembangunan infrasruktur di NTB.
"Saya bersama Pak Sahdan pernah bekerjasama selama 5 tahun, hati dan dedikasi kami sejak awal ada pada dinas PUPR ini,"kata mantan Asisten 2 Setda Provinsi NTB ini.
Sehingga program dan pekerjaan yang belum rampung dan menjadi keluhan masyarakat akan segera diselesaikan dan direspon dengan cepat.
"Tentunya dengan membangun koordinasi dan komunikasi dengan seluruh kepala daerah dan steakholder yang ada,"tutupnya.
Hal yang sama disampaikan mantan kadis PUPR H. Sahdan, ST., MT., menyampaikan bahwa kehadiran gubernur pada kegiatan seperti ini merupakan spirit untuk ASN.
"Untuk terus bekerja maksimal dalam membangun daerah,"kata Sahdan.
Maka, semangat ini akan dijadikan motifasi untuk menyelesaikan semua program dan target di BPBD Provinsi NTB.
