.jpg )
 |
| Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB, H Ridwansyah. |
MATARAM - Usulan pinjaman Pemprov NTB sebesar Rp 750 miliar akhirnya disetujui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Penandatangan Pinjaman akan dilakukan oleh Gubernur NTB dan PT SMI Jumat (13/8/2021).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB Ridwansyah menjelaskan pinjaman senilai Rp 750 Milyar diperuntukan untuk perda percepatan jalan sebesar dan pengembangan Rumah sakit umum Provinsi. Masing-masing senilai Rp 250 miliar dan Rp 500 miliar.
Untuk alokasi pinjaman pada proyek percepana jalan, dikarenakan selama hampir tiga tahun anggaran sejak gempa 2019 lalu, covid 2020 dan masih berlanjut anggaran pemprov hampir tersedot Rp 1,5 triliun. Yang tadinya untuk membiayai program unggulan diarahkan untuk menangani covid.
"Kerena diarahkan ke anggaran Covid-19 akhirnya tertunda antara lain yaitu perda percepatan jalan , percepatan jalan itu juga sudah dilelang sudah dikontrak dan sudah bekerja tiga tahun 2020 hingga 2022," kata Ridwan.
Karena uangnya tersedot untuk penanganan covid, membuat pemprov memiliki tanggungan hingga Rp 500 miliar terhadap pihak ketiga. Sehingga Rp 250 miliar dari PT SMI akan dialokasikan untuk menutupi kekurangan tersebut.
Ridwansyah memaparkan, sepertiga dari proyek percepatan jalan di perda perluasan jalan, pembiayaannya dari PT SMI. Tapi hanya untuk ruas jalan prioritas. Seperti, daerah terisolir prioritas tetapi wilayah jalannya tidak mantap ,jalannya sudah rusak termasuk beberapa jalan ke Pusuk, Lunyuk,Bima .
"Inilah alasan kenapa kita mengarahkan sebagian uang pinjaman itu tidak kita ambil sepenuhnya pak gub keputusn politiknya biaya percepatan jalan hanya kepada ruas ruas yang memang prioritas saja sekaligus untuk menutupi kekurangan pemerintah daerah dalam membayar kontraknya"Ujarnya. .
Yang kedua yakni pemerintah provinsi ingin menghadirkan rumah skit yang memiliki standar pelayanan internasional. Yang bisa mendukung penyelengaraan MotoGP 2022 yang akan datang. Ada dua kegiatan untuk pengembangan RSUP NTB.
Antara lain, yang akan dibangun pertama adalah kelanjutan gedung trauma center senilai Rp 83 miliar. Saat ini, gedung tersebut digunakan untuk IGD Covid. Dengan dukungan anggaran dari SMI gedung akan dinaikkan menjadi enam lantai seperti rencana awal.
Kemudian, anggaran dari SMI digunakan juta untuk membamgun IGD terpadu dan ruang perawatan serta alat kesehatan. Menurutnya, Dengan dibangunnya rumah sakit ini pertama adalah memastikan bahwa pemerintah provinsi sesuai dengan persyaratan Dorna yakni, Harus menyediakn rumah sakit dengan standar internasional dilengkapi dengan helipet dan dokter- dokter .
kedua unuk memastikan kedepan pelayanan kepada masyarakat ini menjadi lebih baik، kita berharap dengan pelayann IGD terpadu dan ruang pelayanan ini rumah sakit kita nanti dilengkapi dengan alat- alat nanti itu akan menjadi rumah sakit rujukan di wilayah indoneaia khusus untuk jantung dna penaganan radiasi kanker kita tidk lagi perlu ke bali ,jakarta cukup kita laksanakn di rumah sakit kita.
Ridwan mengatakan, pinjaman ini akan efektif mulai hari ini dan harus terserap ke daerah paling lambat bulan juni tahun 2022 ditahun 2021 ini harus terserap sekitar 60-70 persen sisanya 40 persen harus terserap tahun depan,
Pemberian pinjaman dari SMI dalam konteks pemulihan ekonomi. Sehingga tidak semua daerah mendapat pinjaman ini. Pemprov bahkan harus bersaing denhan 113 pemerintah daerah.
Pemprov dapat pinjaman setelah memenuhi kriteria, dianggap daerah yang mampu memiliki kapasitas fiskal untuk mencicil. "Kita baru akan membayar nanti di 2023," katanya.
