.jpg )
 |
| Danrem 162/Wira Bhakti Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani |
MATARAM- Untuk menyukseskan event internasional di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.Herd immunity di Lombok Tengah (Loteng) ditargetkan tercapai 5 Oktober.
”Insya Allah bisa tembus 70 persen, sesuai dengan perintah pimpinan dan pemerintah pusat,” kata Danrem 162/Wira Bhakti Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani Senin (28/10)
Optimisme Rizal bahwa herd immunity bisa diwujudkan di Loteng, tak lepas dari upaya percepatan yang dilakukan pemerintah bersama TNI Polri. Selain itu, terjadi penurunan target vaksinasi agar bisa mencapai herd immunity.
Penduduk Loteng diketahui sebanyak 1.053.280 jiwa. Artinya untuk 70 persen herd immunity, sasarannya sebanyak 767.700 jiwa. Namun, setelah dihitung ulang saat rapat evaluasi vaksinasi, dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Loteng, jumlah penduduk yang memenuhi kriteria bisa divaksin hanya sekitar 540 ribu.
”Itu kami kroscek juga ke Dukcapil. Yang 540 ribu itu usia penduduk 12 tahun ke atas, itu yang bisa divaksin,” jelas Rizal.
Data vaksinasi per 26 September, untuk Loteng sudah sebanyak 379.300 orang. Artinya, hanya tersisa sekitar 160 ribu orang yang belum divaksin agar mencapai herd immunity. ”Seminggu ini mudah-mudahan bisa tembus,” ujarnya.
Rizal menegaskan TNI bekerja all out dari pagi hingga malam. Begitu pula kepolisian dan pemerintah provinsi maupun Kabupaten Loteng. Vaksin juga diberikan kepada kelompok masyarakat, sekolah, maupun komunitas, jika hendak melaksanakan vaksinasi mandiri.
Gerai vaksinasi juga dibuka hingga malam hari. Untuk memfasilitasi masyarakat desa yang bekerja pada pagi dan siang hari. ”Animo masyarakat luar biasa. Malah kami yang kewalahan di lapangan,” kata Rizal.
Sementara itu, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah mengatakan, selain memperbanyak tim vaksinasi, petugas untuk pelaporan data juga ditambah. Sehingga realisasi di lapangan bisa langsung dilaporkan ke pemerintah pusat secara online.
”Kita intensifkan juga petugas yang menginput data ini,” kata Zul.
Zul menyebut, angka vaksinasi di lapangan dan yang tercatat secara manual lebih tinggi. Jika dibandingkan data yang disampaikan ke pemerintah pusat. ”Faktualnya seperti itu. Karena proses input data ini kan butuh waktu juga,” tandasnya.
