.jpg )
 |
| Kadishub NTB, H Lalu Moh Faozal bersama Ketua DPD Organda NTB H Junaidi Kasum. |
MANDALIKAPOST.com - Tudingan Ketua PHRI NTB tentang upaya Kadishub NTB menggagalkan WSBK Mandalika, mendapat reaksi keras.
Kadishub NTB, Lalu Moh Faozal menyatakan tudingan tersebut tidak beralasan dan cenderung menebar fitnah dan mencemarkan nama baik.
"Tudingan itu kayak fitnah, tidak beralasan. Saya secara pribadi akan melayangkan somasi dan mempertimbangkan untuk melaporkan dugaan pencemaran nama baik," tegas Faozal, Selasa (26/10) di Mataram.
Sebelumnya di sejumlah media online, Ketua PHRI NTB menuding Kadishub NTB berniat menggagalkan WSBK, melalui pemberitaan berjudul "PHRI Mencium Gelagat Kotor Kadishub NTB Gagalkan WSBK" yang beredar Selasa siang. Tudingan muncul lantaran Dishub NTB mengagendakan pertemuan dengan jajaran hotelier, Senin 25 Oktober, sementara di saat yang sama Dispar NTB juga menggelar pertemuan yang sama.
Faozal menegaskan, Dishub NTB sejauh ini terus bekerja untuk persiapan WSBK terutama dari sisi sektor transportasi.
Ia menjelaskan, pertemuan dengan hotelier pada Senin itu dilakukan untuk sosialisasi terkait Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) WSBK Mandalika, lima koridor transportasi massal, dan juga titik-titik shuttle bus di kawasan Mandalika. Hal ini dilakuakn agar pihak manajemen hotel bisa memberikan informasi yang komprehensifkepada para tamu mereka, di saat gelaran WSBK 19 - 21 November mendatang.
"Dishub punya kepentingan, agar para penonton WSBK bisa aman dan nyaman dalam transportasi menuju dan dari veneu WSBK di Mandalika. Ini kita sosialisasikan dalam pertemuan kemarin, sehingga harapannya pihak hotel juga bisa memberikan informasi detil kepada tamunya. Kok malah dituding upaya menggagalkan WSBK?," tegas Faozal.
Faozal mengaku awalnya tak mau menanggapi tudingan tersebut. Namun, karena tudingan itu beredar di media online dan berpotensi menyudutkan dan mencoreng nama baik institusi dan personal, maka ia akan mempertimbangkan melayangkan somasi dan menyiapkan laporan dugaan pencemaran nama baik.
"Saya malas tanggapi sebenarnya, tapi jika dibiarkan ini bisa jadi bola liar dan fitnah yang lebih lagi. Apalagi media tidak pernah konfirmasi dan tidak berimbang beritanya. Ya kami akan somasi dan menyiapkan laporan ke APH," ujarnya.
Langkah Faozal mendapat dukungan dari Ketua DPD Asosiasi Driver Online (ADO) Provinsi NTB, Yudhi Muchlis.
Yudhi yag hadir dalam pertemuan di Dishub NTB Senin kemarin, menjelaskan bahwa pertemuan dengan Dishub sangat strategis untuk mendukung kesuksesan penyelenggaraan WSBK. Bukan sebaliknya seperti yang dituduhkan PHRI dan ASITA NTB.
"Jadi memang tuduhan menggagalkan WSBK itu kesannya lucu dan ini sudah masuk ke fitnah," ujar Yudhi.
Pria yang menjabat Ketua Organda Kota Mataram ini mengatakan, dalam pertemuan yang dilakukan oleh Kadishub NTB itu bukan hanya mengundang para GM Hotel, tetapi juga 3 Aplikasi Online berbasis Transportasi seperti Grab, Gojek dan Maxim.
Pertemuan tersebut membahas Rekayasa Lalu Lintas terkait pelaksanaan WSBK November nanti.
"Karena semua kendaraan yang akan mengarah wara-wiri memasuki jalur Sirkuit Mandalika harus terstikerisasi yang sudah ditetapkan dalam Rapat Final Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang diadakan Oleh Kementerian Perhubungan baik itu Dir. Angkutan Darat, Dir. Lalu Lintas. Dinas Perhubungan NTB bukan hanya mengurus truk dan angkot yang mati kir, jembatan timbang dll, itu ranah Dinas Perhubungan Kab/Kota dan BPTD (Balai Pengelolaan Transportasi Darat). Ini yang harus difahami oleh temen-temen Pelaku Wisata baik itu ASITA dan PHRI. Justru 1 jari ditunjukkan oleh mereka para Ketua Organisasi ini kepada Kadishub, 4 jari kesalahan ada pada mereka sendiri," ujar Yudhi.
Ia memaparkan, jika berbicara perhubungan khususnya Angkutan, hendaknya membuka data. Sebab apa yang dilakukan Dishub NTB sudah sesuai dengan tupoksinya.
"Sekarang kita balik tanya, kendaraan kendaraan anggota ASITA ataupun Kendaraan Fasilitas Hotel yang mereka angkut tamu dan terima bayaran itu punya izin Penyelenggaraan Angkutan Tidak?. Jangan asal menuduh (Dishub) memecah belah seperti itu," tukasnya.
Menurutnya, dengan adanya pertemuan dengan Dishub maka seluruh stakholders terkait WSBK punya gambaran utuh, tentang pola transportasi nantinya. Sehingga bisa memaksimalkan keamanan dan kenyamanan tamu yang datang.
"Terutama soal stikerisasi kendaraan. Ini penting, agar jangan sampai ada tamu yang menggunakan kendaraan tanpa stiker dan akhirnya harus ganti kendaraan di tengah jalan. Ini demi kenyamanan tamu WSBK juga," tegasnya.
Yudhi menegaskan, WSBK merupakan event dunia, yang kesuksesannya mempertaruhkan nama Indonesia.
"WSBK ini kita pertaruhkan itu Merah Putih dan Garuda. Saatnya kita itu bersinergi, kolaborasi, dan jangan kedepankan ego masing-masing," ujar dia.
Hal serupa disampaikan Ketua Organda NTB, Junaidi Kasum (JK).
"Niat kami, Dishub dan Organda menggelar pertemuan dengan pihak manajemen perhotelan, justru untuk koordinasi terkait transportasi pada saat pelaksanaan WSBK nanti. Kita ingin mensukseskan WSBK, dengan mengetahui berapa banyak transportasi yang dibutuhkan untuk melayani para tamu hotel yang akan menonton event WSBK," kata JK.
Apalagi sudah ada ketentuan, untuk transportasi yang melayani WSBK nanti harus terdaftar di Organda, dengan semua kendaraan akan di labeling.
"Kalau aturan ini tidak kita sosialisasikan secepatnya ke perhotelan. Kemudian pada saat pelaksanaan WSBK, tamu hotel yang memegang tiket akhirnya terkendala transportasi ke lokasi WSBK, gimana, kan salah juga nanti," tandas JK.
Sebagai tuan rumah yang baik, pihaknya mewakili organisasi yang bertanggung jawab terrhadap pelayanan transportasi di WSBK nanti, sudah seharusnya menyiapkan sebaik-baiknya. Tentu termasuk kebutuhan transportasi bagi para tamu hotel yang hendak menonton ajang balap motor tingkat dunia di Pertamina Mandalika International Street Circuit nanti.
"Ajang WSBK tinggal 24 hari lagi. Ayo lah, masing-masing organisasi pendukung seperti PHRI, Travel, Astindo, Organda dan lainnya, jangan ada saling curiga-mencurigai. Mari kita koordinasi dengan baik, untuk kesuksesan WSBK nanti. Ayo kita kerja, kerja, kerja," tegas JK.
