.jpg )
 |
| Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB Husnanidiaty Nurdin saat membuka kegiatan Training Of Trainers (TOT) Edukator Sekolah Perempuan di Hotel Grand Legi, Senin (15/11). |
MATARAM- Untuk mendorong kontribusi perempuan terhadap pembangunan dan masyarakat di sekitarnya, perempuan harus mandiri dan mengetahui potensi dirinya sehingga dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dirinya, keluarganya dan juga masyarakat sekitarnya. Sekolah perempuan diharapkan dapat menjadi wadah bagi perempuan untuk meningkatkan pengetahuan, melakukan interaksi, komunikasi, dan berbagi pengalaman.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB Husnanidiaty Nurdin saat membuka kegiatan Training Of Trainers (TOT) Edukator Sekolah Perempuan di Hotel Grand Legi, Senin (15/11). “Perempuan tidak boleh hanya menjadi penikmat dalam pembangunan, tapi juga harus turut berpartisipasi aktif memajukan pembangunan,” ungkapnya.
Dijelaskannya program ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender. Sekolah Perempuan merupakan bentuk Pengarusutamaan Gender di masyarakat (akar rumput) untuk lebih memberdayakan perempuan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan strategis dan kebutuhan praktis sekaligus untuk meningkatkan peran dan statusnya sebagai anggota masyarakat.
“Pembangunan yang berperspektif gender adalah sebuah keharusan, bukanlah pilihan. Perempuan, sebagai pihak yang mengalami sendiri tentunya paling paham mengenai solusi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi padanya. Perempuan haruslah bangkit, kuat, dan tangguh,” tegasnya.
Disebutkannya perempuan berdaya adalah kunci keberhasilan pembangunan sebuah negara, terutama dalam mencapai keadilan bagi semua, kesejahteraan yang merata dan setara bagi semua lapisan masyarakat. Perempuan yang berdaya akan menjadi aktor penting dalam mewujudkan Pembangunan. “Perempuan berdaya adalah apabila perempuan dapat memiliki akses untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat, mempunyai kontrol atas berbagai keputusan yang menyangkut dirinya, dan menerima manfaat dari pembangunan,” imbuhnya.
Kegiatan TOT Edukator sekolah perempuan ini bertujuan untuk melatih perempuan menjadi edukator sekolah perempuan dan menambah jumlah sekolah perempuan yang sudah ada diseluruh kabupaten/kota di NTB, dari 53 Sekolah Perempuan yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Timur dan Institut kapal Perempuan Jakarta / LPSDM NTB.
“Melalui kegiatan ini diharapkan terbentuknya sekolah perempuan di kabupaten kota se-NTB, tersedianya lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak, menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk tppo serta penurunan angka perkawinan anak,” tuturnya.
Direktur Institut Kapal Perempuan Jakarta Misiyah memberikan apresiasi yang sangat besar terhadap kegiatan sekolah perempuan yang digagas oleh Pemerintah Provinsi NTB. Disebutkannya terdapat beberapa indikator Desa Ramah Perempuan dan Anak diantaranya yaitu adanya pengorganisasian perempuan dan anak, persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa serta persentase perempuan wirausaha di desa.
“Wilayah sekolah perempuan piloting terbanyak dikembangkan oleh NTB, yakni Pemerintah kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara. Program MAMPU dikembangkan di 6 provinsi, 9 kabupaten/kota dan 105 desa (25 pilot dan 80 desa replikasi dimana 39 di NTB),” tuturnya.
