Tiket Pesawat Mahal, PHRI NTB Gelar Pertemuan Para Pihak

Ketua PHRI NTB, Ni Ketut Wolini bersama Kadispar NTB Yusron Hadi dan perwakilan maskapai penerbangan, serta pelaku pariwisata, usai pertemuan membahas harga tiket pesawat. (Foto: Dok.PHRI NTB) 

MANDALIKAPOST.com - BPD Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI) Provinsi NTB mengambil langkah cepat menginisiasi pertemuan para pihak untuk membahas harga tiket pesawat yang mahal, Rabu 20 Juli 2022 di Sekretariat PHRI NTB.

Pertemuan dihadiri Kepala Dinas Pariwisata NTB, Yusron Hadi, Ketua PHRI NTB Ni Ketut Wolini, pihak Angkasa Pura sebagai pengelola Bandara Internasional Lombok (BIZAM), perwakilan maskapai penerbangan, pelaku pariwisata, dan jajaran PHRI NTB.

Ketua PHRI NTB, Ni Ketut Wolini mengatakan, harga tiket pesawat yang cenderung mahal belakangan menjadi keluhan, karena berdampak juga di sektor kepariwisataan. Hal ini mendorong PHRI untuk mengundang para pihak, guna membahas masalah ini dan mencari solusi-solusi yang memungkinkan.

"Karena masalah tiket pesawat ini berdampak juga pada pariwisata kita, maka PHRI NTB menggelar pertemuan dengan Angkasa Pura dan perwakilan maskapai untuk mendapatkan informasi yang komprehensif, kenapa harga tiket pesawat mahal, dan apa saja solusi yang bisa kita lakukan bersama," kata Ni Ketut Wolini, Kamis 21 Juli 2022, di Mataram.

Wanita cantik dan ramah ini menjelaskan, mengatasi permasalahan tiket pesawat yang mahal ini sangat perlu dilakukan secepatnya. Apalagi, PHRI mencatat setidaknya akan ada 14 event nasional dan internasional yang akan digelar di NTB dalam waktu dekat ini.

"PHRI berpikir bahwa perlu reaksi cepat untuk mengatasi harga tiket yang tinggi ini. Karena ada 14 event nasional dan internasional yang akan digelar di NTB," katanya.

   

Dipaparkan, dari hasil pertemuan itu diketahui beberapa penyebab kenaikan harga tiket pesawat belakangan ini. Diantaranya karena harga bahan bakar pesawat atau avture naik secara signifikan. Hal ini menyebabkan melonjaknya biaya operasional dan berimbas pada meningkatkan pengeluaran yang harus ditanggung maskapai penerbangan.

Kenaikan kurs USD yang saat ini menyentuh rata-rata Rp15 ribu / USD, juga berimbas pada kenaikan pajak dan pembelian sparepart pesawat, serta harga rental pesawat yang selalu menggunakan Dollar.

"Dikarenakan hal tersebut sehingga beberapa maskapai hanya mengoperasikan penerbangannya di daerah-daerah yang potensial saja. Hal ini mengakibatkan jumlah pesawat yang ke NTB berkurang dan berimbas pada berkurangnya wisatawan yang berkunjung ke NTB," kata Wolini.

Berkurangnya penerbangan ke NTB juga berdampak pada operasional Bandara Internasional Lombok (BIZAM). Operasional BIZAM akhirnya hanya sampai pukul 17.00 Wita menyesuaikan jam pendaratan dan keberangkatan pesawat. Mengingat Angkasa Pura akan menanggung biaya operasional yang besar apabila buka melebihi pukul 17.00 Wita, sedangkan pesawat tidak ada yang beroperasi setelah jam tersebut. 

Wolini menjelaskan, dari hasil pertemuan tersebut maka dinilai sangat perlu intervensi pemerintah memberikan relaksasi  kepada maskapai. Antara lain berupa pemberian harga yang sama terhadap Avtur untuk pesawat yang terbang ke Indonesia bagian Timur, NTB pada khususnya. Kemudian subsidi berupa marketing fund, dan memberikan keringanan pajak untuk pembelian spare part pesawat.

Selain itu, perlu ada keringanan persyaratan penerbangan, lantaran saat ini syarat penumpang wajib vaksin booster juga masih menjadi kendala.

"Kesimpulan pertemuan PHRI NTB dengan para pihak, Airlines dan Bandara, kami rasa sangat perlu adanya sinergitas semua stageholders untuk hearing bersama dengan DPR, tentang bagaimana mengatasi kenaikan harga tiket pesawat ini," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata NTB, Yusron Hadi mengapresiasi pertemuan para pihak yang digelar PHRI NTB.

"Kami apresiasi PHRI NTB yang sudah menggagas pertemuan ini. Sehingga apa masalah dan kendala tiket mahal ini bisa diketahui dan selanjutnya apa-apa yang harus dilakukan bersama sebagai solusi bisa kita upayakan bersama," katanya.