.jpg )
.jpg)
.jpg) |
| Ketua DPD REI NTB, H Heri Susanto saat mempresentasikan Kawasan Siap Bangun, dalam Rakor Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, di Lombok Astoria Hotel, Kota Mataram. |
MANDALIKAPOST.com - DPD Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB mengusulkan agar pemerintah daerah menyiapkan Kawasan Siap Bangun (Kasiba), untuk mengatasi kebutuhan perumahan bagi Masyarakat Perpenghasilan Rendah (MPR) di daerah ini.
Ketua DPD REI NTB, H Heri Susanto mengatakan, keberadaan Kasiba tidak hanya untuk mempermudah pembangunan rumah bersubsidi, tetapi juga untuk meminimalisir konflik kebijakan perizinan yang saat ini masih kerab terjadi.
"Kami mengusulkan adanya Kasiba atau Kawasan Siap Bangun. Kawasan ini disepakati Pemda dan developer, sehingga ada kepastian investasi dan target pemenuhan perumahan MBR bisa lebih cepat tercapai," kata Heri Susanto, saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, Senin 14 November 2022 di Balroom Lombok Astoria Hotel, Kota Mataram.
Rakor dihadiri para pejabat Dinas Perkim Provinsi NTB, perwakilan Dinas PUPR Kabupaten dan Kota di NTB, serta perwakilan BKKBN Provinsi NTB dan daerah Kabupaten dan Kota.
Dalam Rakor, juga dibahas tentang kebutuhan perumahan MBR untuk menangani kasus stunting di NTB.
Heri mengatakan, jika instansi lain membahas pentingnya rumah sehat, REI justru ingin berkontribusi membantu masyarakat yang tergolong MBR dan belum memiliki rumah.
"Kalau tadi BKKBN membahas rumah sehat, sekarang kami dari REI ingin kontribusi memikirkan MBR yang belum punya rumah," ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Perkim dan BKKBN Provinsi NTB, saat ini tidak kurang dari 209 ribu keluarga di NTB belum memiliki rumah sendiri.
Jumlah ini cukup sulit tertangani karena kemampuan penyediaan rumah bersubsidi di NTB rata-rata berkisar 5000 - 7000 unit per tahun.
"REI tak pernah kurang dari 5000 unit pertahun. Bahkan di tahun 2016 - 2017 itu sampai diatas 7 ribu dan sampai kuota habis," katanya.
Berkaca dari data tersebut, papar Heri, keberadaan Kasiba sangat dibutuhkan. Sebab perkembangan dan potensi perumahan di NTB ini sangat besar untuk menarik investor datang.
Menurut Heri, keberadaan Kasiba juga mengatasi masalah lahan pembangunan perumahan ke depan.
"Usulan NTB punya Kawasan Siap Bangun, karena perkembangan dan potensi NTB luar biasa kencang. Saat ini bahkan sudah tidak ada lahan untuk perumahan bersubsidi bagi MBR di Kota Mataram. Kalau pun ada, tidak banyak. Sehingga pengembang mulai beralih ke daerah satelit di Lombok Barat dan Lombok Tengah," jelasnya.
Hanya saja, ujar Heri, proses perizinan pembangunan perumahan di daerah satelit seperti Lombok Barat, masih terkesan ambigu dan menjadi kendala.
"Daerah penyangga seperti Lombok Barat perizinannya belum siap. Saya tidak salahkan Pemda Lombok Barat, tetapi selama ini aturan-aturan perizinan di sana terkesan ambigu dan belum bisa membuat proses perizinan dipercepat," katanya.
Ia mencontohkan, Dinas Pertanian dan Dinas PUPR masih saling salahkan soal status lahan. Sementara investor atau pengembang yang sudah membebaskan lahan akhirnya tak bisa cepat membangun karena perizinan.
"Dari 2014 persoalan perizinan ini nggak pernah selesai. Padahal kami developer dan investor lebih suka yang terang benderang. Kalau lahan itu area hijau ya nggak apa-apa, tapi jelas," jelasnya.
Oleh sebab itu, DPD REI NTB mengusulkan adanya Kasiba di tiap daerah.
Heri memaparkan, pertimbangan pentingnya Kasiba antara lain karena lahan di Kota Mataram dan Lombok Barat yang mulai terbatas. Lahan pertanian yang setiap tahun terus menyempit.
Dengan Kasiba, Pemda bisa menentukan kawasan mana yang bisa dikembangkan untuk perumahan.
"Kasiba bisa disediakan di daerah yang bukan daerah subur. Asalkan perizinannya mudah dan cepat, kami mau. Tapi kalau dikembalikan ke pasar ya jangan salahkan kami, karena yang dicari pasti lokasi strategis, dan lokasi strategis pasti lokasi subur," katanya.
Heri menekankan, jika dikonversi ke lahan, maka kebutuhan rumah untuk 209 robu keluarga yang belum memiliki rumah sendiri di NTB bisa mencapai 30 ribu hektare lebih.
"Pemda bisa sediakan lokasi yang khusus untuk Kasiba dan developmen bisa membangun. Sehingga ada kepastian hukum dan kepastian investasi," tukasnya.
