.jpg )
 |
| Menkumham, Yasonna H Laoly menyerahkan penghargaan kepada Kakanwil Kemenkumham NTB H Romi Yudianto. |
MANDALIKAPOST.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H.Laoly memberikan penghargaan terbaik pertama kepada Kantor Wilayah Kemenkumham NTB atas prestasi kinerja berdasarkan parameter IKPA, SMART, nilai SAKIP, nilai WBK/WBBM dan Tarja, Rabu (23/11) di Jakarta.
Apresiasi terbaik pertama Kantor Wilayah Tipe B ini diterima langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Romi Yudianto dalam kegiatan Rapat Koordinasi Kemenkumham Dalam Rangka Pengendalian Capaian Kinerja TA 2022 dan Penyusunan Target Kinerja TA 2023.
Terkait pengendalian capaian kinerja TA 2022, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, menyampaikan bahwa Kemenkumham harus berupaya mencapai angka secara maksimal sesuai parameter nasional yakni sebesar 95 persen. Adapun serapan Kemenkumham saat ini baru mencapai angka 76,36 persen.
"Capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh Kemenkumham selama Tahun 2022 diantaranya, keberhasilan dukungan pelaksanaan G-20, peringkat pertama realisasi produk dalam negeri, peringkat pertama penilaian kompetensi dari BKN dan peringkat kedua kinerja anggaran," ujar Andap.
 |
| Kakanwil Kemenhukam NTB H Romi Yudianto dan jajaran menunjukan piagam penghargaan yang diraih. |
Sementara itu, Menkumham Yasonna H. Laoly, dalam sambutannya meminta seluruh jajaran Kemenkumham untuk memperhatikan penyusunan target kinerja TA 2023 dengan cermat.
"Lakukan pengelolaan keuangan secara akuntabel. Jangan lagi ada kelebihan dalam pembayaran yang dapat menyebabkan kerugian negara," tegas Yasonna.
Menteri asal Sumatera Utara ini juga menegaskan pentingnya komunikasi dan koordinasi secara intens. Tidak ada lagi distorsi komunikasi antara Pimpinan Tinggi Madya dengan jajaran Pimpinan Tinggi Pratama di bawahnya, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang bersumber pada Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Prioritas nasional, kata Yasonna, juga harus diselesaikan dengan tuntas tanpa mengurangi output yang berdampak pada menurunnya kinerja Kemenkumham sehingga kepercayaan publik menurun.
"Data, fakta dan jejak digital akan menjadi tanda baik buruknya kinerja kita. Pencapaian target kinerja harus terukur, menyentuh dan melayani rakyat dengan sebaik-baiknya," katanya.
