.jpg )
.jpg)
.jpg) |
| Ketua KAMMI NTB, Muhammad Amri Akbar. |
MANDALIKAPOST.com - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Provinsi NTB mengapresiasi kinerja ekonomi di daerah ini yang terus bertumbuh dari tahun ke tahun.
"Kami mengapresiasi kinerja ekonomi NTB yang pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2022 sebesar 6.95% (c to c). Hal ini merupakan gambaran kemampuan daerah dalam meningkatkan aktivitas perekonomian atau memproduksi barang dan jasa dimana pada saat pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, maka di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi yang berkembang yang harapannya akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat," kata Ketua KAMMI NTB, Muhammad Amri Akbar, Selasa 11 April 2023.
Menurutnya, dari capaian ini terlihat komitmen dan kinerja Pemerintah Provinsi NTB dalam mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat di tengah berbagai macam hantaman tantangan dan cobaan sejak awal memerintah sampai menjelang tahun ke – 5 pemerintahan.
Dipaparkan, Pemerintah NTB dibawah kepemimpinan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wagub Sitti Rohmi Djalilah diawali dengan tantangan recovery pasca bencana alam Gempa Bumi 2018 silam. Belum usai dengan itu, bencana non alam Pandemi Covid 19 muncul di awal 2020.
"Kita semua tahu masa masa berat itu, dan NTB luar biasa bisa melewatinya dengan baik," katanya.
Sementara itu, terkait hutang Pemprov NTB yang banyao disoroti, Amri mengatakan, semua harus dilihat dari berbagai sudut pandang dan dengan amatan yang bijak.
"Terkait dengan hutang kita harus melihat dengan kacamata bijak, bahwa APBD tahun anggaran 2020 inikan disusun dengan pendekatan asusmsi normal, dengan target PAD naik normal pula," katanya.
Namun, akibat pengaruh Covid-19 terjadi recofusing anggaran dimana terjadi perubahan arah belanja kegiatan dari belanja barang jasa umun menjadi belanja kebutuhan untuk penanganan covid - 19, sedangkan pada saat bersamaan dalam kurun waktu 4 bulan terhitung sejak januari sampai dengan April pemerintah bersama mitra pihak ketiga telah banyak mengerjakan program kegiatan pembangunan, terutama sarana prasarana dan infrastruktur publik serta pemerintahan.
Dipaparkan, di tahun 2021 pemerintah pusat juga masih memberikan edaran untuk fokus anggaran pada penangan covid – 19 serta memberikan jaringan pengamanan sosial serta pemulihan ekonomi dengan mengoptimalkan pemberdayaan UMKM lokal.
"Nah hal inilah yang menjadi penyebab penundaan pembayaran atau Hutang Pemprov NTB. Beban penundaan bayar tersebut tidak bisa dipenuhi sehingga harus diluncurkan pada tahun anggaran 2022 seterusnya hingga tahun 2023," tukasnya.
Menurutnya, jika dilihat dari APBD TA 2023 terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp. 240 M dari APBD-P 2022 pada Belanja Barang & Jasa. Kenaikan ini disebabkan karena adanya alokasi anggaran untuk penyelesaian hutang tahun adendum kontrak.
"Ya kita berharap saja realisasi APBD kita sesuai dengan target, agar apa yang menjadi harapan kita semua terkait hutang ini agar segera beres dapat tercapai," ujarnya.
