BPJS Kesehatan Gelar Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Provinsi NTB Tahap I

BPJS Kesehatan Gelar Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Provinsi NTB Tahap I, di Kantor Gubernur NTB. Kegiatan dihadiri Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan, Elfanetti, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Angga Firdauzie, Assisten III Setda Provinsi NTB, H.Wirawan Ahmad, S.Si., M.T., dan sejumlah pejabat Dinas Kesehatan NTB. 

MANDALIKAPOST.com – BPJS Kesehatan menggelar pertemuan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Provinsi NTB, di di ruang Anggrek, Kantor Gubernur NTB, di Kota Mataram.

 

Pertemuan dihadiri Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan, Elfanetti, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Angga Firdauzie, Assisten III Setda Provinsi NTB, H.Wirawan Ahmad, S.Si., M.T., dan sejumlah pejabat Dinas Kesehatan NTB.  

 

Assisten III Setda Provinsi NTB, H.Wirawan Ahmad, menyambut baik forum yang digelar Bersama BPJS Kesehatan. Menurut dia, Pemprov NTB dan jajaran Dikes senantiasa mendukung sosialisasi dan upaya maksimalisasi kepesertaan program JKN KIS di daerah ini.

 

“Pemprov NTB sangat menyambut baik kegiatan BPJS Kesehatan, uatamanya dalam memaksimalkan kepesertaan JKN KIS di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” katanya.

 

Dalam pemaparannya, Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan, Elfanetti menyampaikan beberapa poin, antara lain Progres FORKOM Tahap II Tahun 2022. Langkah ini dimulai tahun lalu dengan koordinasi bersama Dinas Penanaman Modal PTSP NTB, validasi data bersama Dinsos NTB, Dukcapil dan Dinas Dikbud NTB.

 

Ia juga memaparkan tentang implementasi Inpres No 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program JKN. Diantaranya skema pembagian dan penggunaan dana DAU terutama DAU bidang kesehatan untuk mendukung maksimalisasi program JKN.

 

Sementara untuk peningkatan kepesertaan di NTB, Program Pesiar menjadi salah satu strategi yang cukup berhasil.

 

"Filosofinya SDGs Desa sebagai arah kebijakan prioritas pembangunan desa. Hal ini berjalan baik di NTB," katanya.

 

Menurutnya, pencapaian SDGs Desa dapat sinergi dengan program Pesiar. Hal ini sesuai dengan  Permendes PDTT No 8 tahun 2022, dalam rangka perluasan kepesertaan JKN hingga tingkat Desa.

 

"Program Pesiar ini dimulai dari pemetaan penduduk, kunjungan wilayah hasil pemetaan, advokasi dan sosialisasi melibatkan aparat desa,  pendaftaran hasil advokasi menjadi peserta JKN," jelas Elfanetti.

 

Permendes PDTT No 8 tahun 2022 mengatur bahwa prioritas penggunaan dana desa 2023 salah satunya untuk perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa. Dana desa bisa dimanfaatkan untuk kegiatan optimalisasi pelaksanaan program JKN nasional ; sosialisasi, advokasi dan edukasi.

 

Sejauh ini ada tiga Pilot Project Program Pesiar di NTB. Yang pertama dilakukan BPJS Kesehatan Cabang Mataram di Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Lombok Barat dengan status Berkembang. Yang kedua dilakukan BPJS Kesehatan cabang Selong di Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Lombok Timur dengan status Mandiri. Dan yang ketiga dilakukan BPJS Kesehatan cabang Bima di Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima dengan status Maju).

 

Elfanetti mengatakan, kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) cukup tinggi dan meningkat signifikan. 

 

Data BPJS Kesehatan mencatat hingga Maret 2023 sekitar 4.974.285 jiwa atau 90,88 persen dari total penduduk NTB, sudah terdaftar sebagai peserta program JKN. 

 

"Progres kepesertaan program JKN di NTB cukup baik hingga Maret 2023 tercatat 4.974.285 jiwa atau 90,88 persen dari total penduduk NTB yang berjumlah 5.473.507 jiwa," katanya.

 

Berdasarkan data, hingga Maret 2023 tercatat sebanyak 499.222 jiwa penduduk NTB belum terdaftar sebagai peserta JKN atau sekitar 9,12 persen dari total penduduk.

 

Dari jumlah peserta JKN 4.974.285 jiwa, sebanyak 3.888.592 jiwa (78,17 persen) tercata sebagai peserta aktif, sementara peserta tidak aktif sekitar 1.085.693 jiwa (21,83 persen).

 

Peserta aktif dimaksud adalah peserta yang sudah mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan, mulai dari rawat jalan tingkat pertama dan lanjutan, juga rawat inap tingkat pertama dan lanjutan.

 

Elfanetti mengungkapkan, progres kepesertaan JKN di NTB bisa tercapai berkat kerjasama dan sinergitas serta dukungan yang baik dari Pemprov NTB dan 10 Pemda Kabupaten dan Kota.

 

"Kami sangat mengapreasiasi sinergitas yang selama ini terjalin dengan baik," katanya.