.jpg )
 |
| Wakil Gubernur NTB Hj.Sitti Rohmi Djalillah |
MANDALIKAPOST.com- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendesak semua kabupaten/kota hingga pemerintah desa untuk segera memperbaiki data kemiskinan atau data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Pasalnya, dari total jumlah penduduk miskin esktrem di NTB banyak ditemukan warga mampu masih menerima bantuan.
“Kita minta semua kepala desa untuk validasi data DTKS-nya yang betul-betul berhak itulah yang masuk data DTKS,” ujar Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, usai memberikan arahan pada acara rapat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB di Mataram, Selasa (6/6/2023).
Berdasarkan data BPS NTB tahun 2022, jumlah keluarga dengan katagori miskin ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih diangka 176.029 jiwa. Dari data tersebut, ditemukan banyak warga yang sudah mampu masih menerima bantuan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Menanggapi persoalan itu, Wagub mendorong kesadaran masyarakat yang sudah mampu namun masih dalam data miskin agar secara sukarela mengeluarkan diri. Selain itu, Wagub juga mendesak pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah desa untuk segera memperbaiki DTKS.
“Tidak boleh lagi orang miskin di NTB tidak dapat BPJS, orang miskin tidak dapat bantuan, tidak dapat bantuan dana BOS, pokoknya semua bantuan itu. Kita berharap semua bisa segera selesai,” harap Wagub NTB.
