MANDALIKAPOST.com - MPW Pemuda Pancasila akhirnya angkat bicara terhadap kasus dugaan "asmara" yang dituduhkan kepada Dirut RSU Provinsi NTB, H Lalu Herman Mahaputra, dan ramai menjadi polemik sepekan terakhir.
Ketua MPW PP NTB, Eddy Sophiaan menegaskan, kasus ini sudah mulai dipolitisir dan cenderung terjadi diskriminasi terhadap pribadi Dirut RSUP NTB.
"PP berharap kasus yang sedang hangat ini jangan dipolitisir, apalagi menjurus mendeskreditkan dokter Jack sebagai pribadi," tegas Eddy didampingi Sekwil PP NTB, Erwin Afandi, Rabu 26 Juli 2023, di Mataram.
Kecenderungan masalah ini dipolitisir pihak tertentu, menurut Eddy mulai nampak dengan munculnya desakan agar dr. Jack, sapaan Dirut RSUP NTB, mulai muncul dan bergulir di ranah publik.
Kasus dugaan "asmara" dr.Jack mencuat setelah pihak dokter wanita berinisial UI membeberkannya melalui kuasa hukumnya. UI mengaku pemecatan dirinya dari RSUP NTB terjadi karena hubungan asmaranya dengan dr.Jack yang kandas.
Eddy Sophiaan menekankan, hal itu sebenarnya bukan hal yang subtantif dan tidak terkait dengan kinerja dr.Jack sebagai Dirut RSUP NTB.
"Pengakuan UI soal asmara ini kan harus dibuktikan. Dan kalau pun benar, hal ini adalah masalah pribadi dan tidak ada kaitan dengan jabatan dr.Jack sebagai Dirut RSUP NTB," katanya.
Ia menyayangkan, isu yang bergulir justru terkesan dipolitisir untuk "menggoyang" posisi dr.Jack sebagai Dirut RSUP NTB.
"Saya rasa publik dan masyarakat NTB harus lebih cerdas dalam memilah-milah informasi. Media juga harus lebih berimbang," katanya.
Sekwil PP NTB, Erwin Afandi mengungkapkan, dugaan kasus "asmara" ini dipolitisir, diduga berkaitan juga dengan masalah yang sempat menghangat terkait mutasi di RSUD Kota Mataram, dimana di RS tersebut istri dr.Jack yang menjadi Dirutnya.
"Kalau kita runut, kan ini waktunya berdekatan. Minggu lalu ribut soal dokter RSUD Kota Mataram yang dimutasi jadi pustakawan, kemudian sekarang pemecatan oknum dokter itu di RSUP NTB. Terkesan ini digulirkan dan sengaja dipolitisir. Pertanyaannya siapa yang menggerakkan ini?," tegas Erwin.
Erwin mengatakan, hendaknya masalah ini bisa dicermati semua pihak, terutama publik di NTB. Jangan sampai tergiring isu yang dipolotisir untuk kepentingan pihak tertentu.
"Kalau dari sisi kinerja, bisa dibandingkan bagaimana RSUP NTB di zaman sebelum dokter Jack dan yang saat ini. Tentu bisa dilihat ada perubahan luar biasa baik dari sisi kinerja maupun pelayanan publiknya," tukasnya.
Dukungan juga datang dari Direktur Utama PT Rajawali Buana Agung, Ruhman SH.
Ruhman mengatakan, masalah yang sedang hangat itu merupakan ranah pribadi.
"Harusnya memang publik melihat masalah ini masalah pribadi, bukan masalah dokter Jack sebagai Dirut RSUP NTB. Sehingga kurang tepat juga kalau ada desakan mengganti dokter Jack," tegasnya. (*)