.jpg )
 |
| Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari |
MANDALIKAPOST.com-Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia meminta supaya Pemerintah daerah Provinsi NTB segera menyelesaikan pembahasan alokasi dana hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 mendatang.
Pasalnya sampai saat ini Pemprov NTB belum juga melaporkan naskah perjanjian dana hibah daerah (NPHD) untuk pilkada ke Kementerian Dalam Negeri.
Padahal, semestinya, pada tahun 2023 pemerintah daerah sudah harus mengalokasikan 40 persen anggaran pilkada yang diusulkan penyelenggara pemilu di setiap daerah.
"Awal tahun 2024 Pilkada sudah dimulai. Sehingga sebisa mungkin NPHD itu ditandatangani diakhir 2023 ini. Sehingga begitu masuk tahun anggaran 2024. Bukan saja anggaran yang sudah tersedia tetapi sebisa mungkin sudah bisa dicairkan sesuai dengan tahapan Pilkada," Kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada acara Rapat Koordinasi Nasional ke-14 Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2023 di Mataram, Senin (7/8).
Disampaikan Hasyim dalam penganggaran Pilkada memang dibiayai APBD. Dan karena pelaksanaan Pilkada serentak, maka pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Walikota juga serentak.
Sehingga ada cost sharing anggaran antara Pemerintah Provinsi NTB dengan APBD Pemerintah Kabuoaten/Kota. Hal ini berdasarkan aturan dalam Permendagri.
Dan oleh Kementerian Keuangan RI sudah menentukan item apa saja yang dibiayai APBD Provinsi dan komponen apa saja yang dibiayadi dari APBD Pemerintah Kabupaten/Kota.
"Saya kira semua Kepala daerah ataupun Pj Kepala Daerah tahu semualah aturannya itu, tentang apa saja yang dibiayai Provinsi dan Kabupaten/Kota, besarannya berapa dan kapan seharusnya batas akhir NPHD dan harus dicairkan," Ucapnya
Karena pemungutan suara pada Pilkada akan diadakan pada Rabu 14 Februari 2024 nanti. Sosialisasi mesti terus dilakukan. Terutama tentang apa saja kategori surat suara sah dan tidak sah "Supaya kualitas surat suara yang sah meningkat dibanding dengan tahun 2024," Ujarnya
Sementara Komisioner KPU NTB Agus Hilman mengatakan pihaknya masih melakukan komunikasi dengan TPAD mengenai alokasi dana Pilkada 2024. Sebab belum ada informasi resmi dari Pemprov terkait alokasi anggaran Pilgub sebesar Rp 160 miliar. Dengan pembagian Rp 130 miliar untuk KPU dan Rp 30 miliar untuk Bawaslu.
"Kami tahunya dari media, kami sedang berkomunikasi dengan TPAD. Karena secara formal belum kita rapat lebih intens dengan TPAD," ucapnya
Menurut Hilman alokasi dana Pilgub sebesar Rp 160 miliar itu belum final. Masih ada potensi anggaran Pilgub bakal ada perubahan. Apalagi komponen pelaksanaan Pilgub yang diajukan KPU sudah berkaitan langsung cost sharing Pemerintah Kabupaten/Kota.
"Kita belum ada informasi formal dari TPAD. Fiksnya (Anggaran Pilgub,red) berapa," Ujarnya
Hilman mengungkapkan ada kekhawatiran dari KPU dengan alokasi anggaran pilgub yang hanya Rp 130 miliar dari Pemprov. Padahal berdasarkan hitungan KPU, angka Rp 180 miliar yang diajukan kepada Pemprov untuk biaya Pilkada NTB serentak dianggap sudah sangat efisien. Karena mengacu pada pelaksanaan Pilkada tahun sebelumnya. Ada kenaikan sedikit karena memang pertimbangan adanya kenaikan harga barang dan sebagainya.
"Kita khawatir sebenarnya tetapi memahami situasi dan kondisi daerah juga. Kita harapkan ada win-win solution berkaitan dengan anggaran ini," bebernya
Meski begitu pihaknya tetap berharap dana pilkada serentak yang dialokasikan kepada KPU bisa lebih dari Rp 130 miliar. Karena pembiayaan yang paling besar naiknya adalah belanja ad hoc dan honorarium.
"Inipun sudah ada cost sharing dengan Kabupaten/Kota. Kita membiayai berkaitan dengan PPK dan PPS. PPK kita ada 117 itu sekitar 585. Kemudian PPS kita ada 3.498dan rutin harus dibiayai. Karena ada kenaikan biaya untuk honor ad hoc dibanding Pilkada sebelumnya," Jelasnya
