.jpg )
 |
| Kepala Dinas Ketahana Pangan Provinsi NTB Abdul Aziz |
MANDALIKAPOST.com- Pemerintah Pusat kembali menyalurkan bantuan pangan (bapang) berupa beras kepada masyarakat kurang mampu di tahun 2024. Khusus di NTB, jumlah penerima bantuan mencapai 643 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun, di lapangan masih ditemukan masyarakat mampu menerima bantuan tersebut.
"Itulah tugas kita dengan bulog dan pemerintah desa kalau ada komplain terkait dengan penerima bantuan pangan. Itu bisa komunikasikan dengan pemerintah desa siapa yang layak dan tidak layak menerima. Tentu itu kita usulkan kepada pemangku kebijakan untuk dilakukan perubahan," Kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi NTB Abdul Aziz di Mataram, Senin (29/1).
Menurut Aziz data penerima bantuan ini bisa dirubah sepanjang itu dikomunikasikan dengan pemerintah desa. Karena merekalah yang paling tau terkait siapa yang berhak menerima dan tidak menerima.
Aziz menyebut para penerima bantuan ini adalah masyarakat kurang mampu yang masuk Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Masyarakat diminta ikut memantau penyaluran bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah. Apabila masih terdapat indikasi keluarga penerima manfaat (KPM) yang dijatah bansos kurang tepat sasaran.
"Ya Kemarin itu kan 6200 lebih se NTB keluarga penerima manfaat. Tapi untuk saat ini perlu ada koordinasi dengan bulog dulu karena angkanya ada disana," katanya
Aziz tidak bisa merinci berapa banyak bantuan yang sudah digelontorkan Pemprov terkait penyaluran Bapang ke masyarakat miskin. Dia hanya memastikan penyaluran bantuan di tahun 2023 sudah selesai.
"Saya belum mengikuti untuk tahun 2024 tapi untuk tahun 2023 sudah selesai. Karena ini masih bulan januari ya tentu koordinasi dengan bulog NTB terkait dengan bantuan pangan untuk tahun 2024, mulai januari sampai dengan Juni," terangnya
Untuk memastikan bantuan Bapang kepada masyarakat kurang mampu ini tepat sasaran. Aziz mengaku pihaknya bersama Bulog rutin melakukan monitoring dan evalusi terkait penyaluran bantuan pangan tersebut.
"Kita kan harus tau data DTKS yang ada. Karena secara berkala sering berubah. Kemudian data itu kita sesuaikan dengan data P3KE untuk masyarakat miskin ekstrim yang mereka wajib mendapatkan bantuan. Kita akan sesuaikan data itu, kita monitoring pas atau tidak," ujarnya
Sebelummya Asisten II Setda NTB Dr. H. Fathul Gani meminta dinas terkait dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan NTB untuk melakukan kroscek data di lapangan apabila masih ditemukan masyarakat mampu menerima bantuan pangan dari pemerintah.
"Kita instruksikan kepada dinas terkait untuk tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota kemudian desa/kelurahan untuk memastikan bahwa dana penerima itu by name by adress dan tepat sasaran," ujarnya
Selain itu, Pemprov NTB juga meminta agar tetap berkoordinasi dengan Bulog setempat. Harapannya, bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan tepat waktu.
Terpisah, Manager Pengadaan Bulog NTB Dian Istikomah menyebutkan jumlah warga penerima bantuan pangan di NTB sebanyak 643 ribu orang. Data tersebut merupakan data keluarga penerima manfaat berasal dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kemenko PMK.
"Untuk memudahkan penyaluran, kita menggandeng jasa prima logistic sebagai transporter yang kita salurkan secara bertahap," ujarnya.
Penyaluran bantuan ini, kata Dian disalurkan dalam dua tahap. Tahapan pertama yaitu Januari sampai Maret dan tahap kedua yaitu April sampai Juni 2024. "Beras bantuan yang diberikan kepada masyarakat merupakan beras impor dan beras lokal. Harapannya bantuan ini segera terdistribusi dan tepat sasaran," tandasnya
