.jpg )
 |
| Pilkada Jakarta 2024. |
MANDALIKAPOST.com - Sejumlah partai politik masih mencari sosok ideal untuk dicalonkan di Pilgub DKI Jakarta 2024. Utak-atik kandidat yang dianggap elektoralnya menjanjikan terus dilakukan untuk menemukan komposisi yang pas sebelum diputuskan pengusungannya.
Pendaftaran pasangan cagub dan cawagub Jakarta resmi dibuka pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Nah, dalam kurun waktu sebulan ini parpol terus berpacu membidik calon yang layak diberikan tiket untuk mencalonkan diri.
Sejauh ini beberapa nama bakal cagub Jakarta 2024-2029 yang mencuat ke publik di antaranya Anies Rasyid Baswedan, Ridwan Kamil, Kaesang Pangarep, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Andika Perkasa, Tri Rismaharini, hingga Erick Thohir.
Di antara nama itu, baru PKS yang berani mendeklarasikan dukungan terbuka dengan menyatakan mendukung Anies Baswedan. PKS bahkan langsung menduetkan Anies dengan mantan presiden partainya, Mohamad Sohibul Iman.
"Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS pada rapatnya di hari Kamis, 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan bapak Mohamad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat pembukaan Sekolah Kepemimpinan Partai di DPP PKS, Jakarta, Selasa 25 Juni 2024.
PKS menyadari tak mengusung calon sendiri di Pilgub DKI, harus cari teman koalisi. Parpol yang disasar adalah Nasem dan PKB, teman koalisinya di Pilpres 2024.
Nasdem dan PKB DKI Jakarta sebenarnya sudah mengusulkan juga nama Anies ke DPP, tapi belum ada keputusan mutlak dukungan ke mantan gubernur Jakarta itu. Nasdem DKI juga mendorong Ahmad Sahroni maju.
Anies juga direkomendasi oleh PDIP. Nama lain yang dimunculkan Partai Banteng adalah kadernya; Ahok dan Andika Perkasa. Namun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum memutuskan siapa yang diberi tiket.
Kemunculan Ahok belakangan ini cukup menarik perhatian. Mantan gubernur DKI ini dinilai punya basis pemilih tersendiri di Jakarta. Bahkan sempat ada wacana menduetkan dia dengan Anies, meski agak sulit terjadi mengingat keduanya pernah "clash" pada Pilgub DKI 2017 yang sangat kuat polarisasi dan permainan isu agama.
PDIP juga sempat memunculkan wacana duet Anies dengan Andika Perkasa, tapi isunya kemudian tenggelam.
Memang diakui elektabilitas Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta 2024 masih yang teratas dibandingkan bakal kandidat lain, berdasarkan hasil jajak pendapat yang dirilis lembaga survei.
Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis awal pekan ini menempatkan Anies di urutan pertama dengan elektabilitas 29,8%, disusul Ahok 20,0%, dan Ridwan Kamil 8,5%. Putra bungsu Presiden Jokowi yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep yang belakangan dimunculkan oleh parpol pro Jokowi elektabilitasnya hanya 1,0%.
Parpol di Koalisi Indonesia Maju (KIM) sampai kini masih mencari calon ideal untuk melawan Anies yang dianggap sebagai oposisi Jokowi.
Partai Golkar, Gerindra, dan PAN awalnya merekomendasikan Ridwan Kamil, tapi elektabilitas mantan gubernur Jawa Barat itu kalah jauh dari Anies.
Golkar sadar tingkat keterpilihan kadernya Ridwan Kamil masih rendah di DKI, sehingga belakangan memunculkan nama pengusaha Jusuf Hamka alias Baba Alun yang mau diduetkan dengan Kaesang Pangarep, meski masih sebatas "coba-coba" untuk cari muka publik Jakarta. Artinya Jusuf Hamka baru ditugaskan meningkatkan elektabilitas.
Terhadap pasangan dimunculkan Golkar itu, Gerindra dan PAN belum tertarik. Kedua parpol masih mendukung Ridwan Kamil maju di Jakarta. Siapapun cagubnya, PAN menyiapkan Zita Anjani sebagai cawagub. Dia adalah anak ketua umum PAN Zulkifli Hasan.
Sementara Demokrat juga masih mencari-cari calon yang cocok. "Partai Demokrat masih terus melakukan perhitungan-perhitungan, simulasi-simulasi, berkomunikasi dengan berbagai pihak, komunikasi politik antar partai juga terus dilakukan," kata ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kepada wartawan di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat 19 Juli 2024.
"Memang kami masih benar-benar menggodok dengan jernih dan tidak terburu-buru. Tetapi mudah-mudahan nanti sudah lebih jelas akan saya sampaikan."
PPP yang kali ini tak lolos ke Senayan, juga belum menentukan figur yang akan didukung. Partai berlambang Kakbah ini sempat memunculkan nama Sandiaga Uno sebagai bacagub DKI, tapi belum ada parpol yang meliriknya.
Partai Perindo yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo juga masih menggodok siapa yang akan didukung di Pilgub Jakarta. Pada Pilgub 2017, Perindo berhasil memenangkan Anies Baswedan yang berpasangan dengan Sandiaga Uno. Lalu bagaimana tahun ini?
"Kita masih terus menjajaki membuka komunikasi dengan seluruh partai, dan pasti kalau soal DKI kita akan terus melihat aspirasi dari masyarakat ke arah mana, karena pastinya warga Jakarta yang tahu mau dipimpin oleh siapa," kata Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo sekaligus Ketua Desk Pilkada Perindo, Angela Tanoesoedibjo.
Arah politik di Pilgub DKI masih sangat cair, karena setiap parpol masih membuka peluang untuk berkoalisi, sekalipun mereka lawan ketika Pilpres 2024. Misalnya Gerindra yang tetap buka pintu berkoalisi dengan PDIP dan PKS.
"Kami tidak pernah punya masalah dengan partai politik manapun mau itu PDIP sampai dengan PKS, jadi enggak ada masalah dengan itu (berkoalisi),” kata politikus Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Sejumlah kalangan menilai Presiden Jokowi akan cawe-cawe Pilkada DKI 2024 karena masih punya kepentingan di Jakarta meski ibu kota akan pindah IKN. Makanya parpol yang bersamanya di Pilpres 2024 terus memunculkan figur-figur potensial untuk menjegal Anies jadi gubernur.
"Jokowi punya kepentingan. Transisi ibu kota ini cenderung rentan dari segala aspek. Maka perlu orang yang sefrekuensi, seirama dan sevisi dengannya agar proses kedepannya dalam istilah lainnya soft landing," kata pengamat politik, Herry Mendrofa.
Peneliti dari Lembaga Pemilih Indonesia di Jakarta, Agnes Nadadap menilai bahwa Pilgub Jakarta menarik diikuti karena jadi petunjuk krusial dalam menakar peta dan arah pendulum politik nasional.
"Posisinya yang strategis -sebagai daerah khusus dan ibu kota negara, meskipun akan berubah jika IKN sudah bisa berfungsi—, membuat Jakarta selalu dipandang sebagai miniatur Indonesia dalam beragam matra (ekonomi, politik, sosial, budaya, termasuk pertahanan dan keamanan)" tulisnya dalam sebuah artikel.
