.jpg )
 |
| BPJS Kesehatan Cabang Mataram menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi NTB terkait dengan kegiatan Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi (PESIAR). |
MANDALIKAPOST.com- BPJS Kesehatan Cabang Mataram menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi NTB terkait dengan kegiatan Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi (PESIAR). Program PESIAR ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) guna mencapai Universal Health Coverage (UHC). Terlebih Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024 menargetkan cakupan peserta JKN mencapai 98 persen dari total penduduk Indonesia.
Deputi Direksi Wilayah Bali Nusra BPJS Kesehatan, Elfanetti, mengatakan Program diharapkan dapat membawa Indonesia mencapai cakupan peserta JKN yang lebih luas, sekaligus meningkatkan keaktifan kepesertaan Program JKN. Ia menuturkan bahwa soal keaktifan kepesertaan JKN ini merupakan salah satu fokus utama BPJS Kesehatan pada tahun 2024.
"Dengan Program PESIAR ini kita bekerja sama dengan desa. Ada satu agen PESIAR yang ditunjuk dari desa sebagai koordinator yang bekerja sama dengan kami untuk mendata mana penduduk yang sudah terdaftar di Program JKN dan mana yang belum," jelas Elfanetti pada Senin (22/07).
Menurut dia, hal ini penting untuk mendukung tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) Desa-Desa Sehat Sejahtera di Indonesia, meningkatkan validitas data kependudukan dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta memastikan bahwa seluruh penduduk desa terlindungi oleh Program JKN.
"Provinsi NTB dengan 99,6 persen penduduknya sudah terdaftar JKN. Di sini kami bekerja sama dengan desa menjalankan Program PESIAR ini. Di Provinsi NTB ada 42 desa yang sudah bekerja sama. Kita tahu saat ini ada sejumlah masyarakat miskin yang dinonaktifkan kepesertaannya dari Kementerian Sosial. Inilah pentingnya Program PESIAR sehingga kita bisa melihat data itu dengan agen dan desa. Nanti kita akan menyisir orangnya siapa, tinggalnya di mana, dan kita akan lakukan verifikasi data mereka," katanya.
Elfanetti berharap, dengan Program PESIAR yang dilakukan di 42 desa ini, maka dalam waktu dekat 100 persen penduduk di desa itu sudah menjadi peserta JKN aktif. Menurutnya, hal tersebut akan dievaluasi bersama secara berkala. Ia pun mengapresiasi Pemerintah Provinsi NTB yang siap mengawal supaya implementasi Program PESIAR berjalan dengan baik. Elfanetti memaparkan, ada beberapa yang menjadi kendala dalam Program JKN, antara lain dari sisi pendataan. Karenanya, saat ini BPJS Kesehatan lebih turun ke desa karena di desa lebih tahu dengan penduduknya.
"100 persen penduduk di desa sudah merupakan peserta JKN aktif, jadi tidak ada masalah lagi. Kalau ada penduduk yang sakit, sudah ada pemerintah deaerah yang menanggungnya ke dalam Program JKN. Tantangannya, bisa saja belum terdata di desanya dan desanya belum tahu mana yang JKN dan tidak. Makanya nanti kita sisir mana yang sudah menjadi peserta. Jadi memang masalah pendataan banyak yang perlu kita perbaiki dengan pemerintah," ujar Elfanetti.
Lebih jauh dijelaskan, para agen PESIAR yang ada di desa itu dilatih dan dibekali agar bisa melakukan sosialisasi di desa akan pentingnya Program JKN ini. Menurutnya, para agen PESIAR yang sudah dibekali ini akan menjadi corong BPJS Kesehatan untuk mendata masyarakat desa. Sebagai informasi, kegiatan PESIAR ini merupakan bentuk kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dengan BPJS Kesehatan, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, yang menjadi landasan pelaksanaan Program PESIAR.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi menyambut baik Program PESIAR yang dikembangkan BPJS Kesehatan. Menurutnya, sinergi dan kolaborasi antarpihak bisa terjalin dengan baik dalam rangka akselerasi capaian kepesertaan JKN di daerah ini.
"Program PESIAR didukung oleh pemerintah daerah setempat yang berkomitmen untuk mempercepat cakupan kepesertaan JKN. Pemerintah provinsi tentunya sangat mengapresiasi kinerja BPJS Kesehatan. Kami berharap kerja sama yang solid ini bisa tetap terjalin untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi NTB,” ungkap Gita.
