.jpg )
.jpg)
.jpg) |
| Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi NTB, Wahyu Hidayat |
MANDALIKAPOST. - Rencana Pembangunan proyek Kereta Gantung Rinjani di desa Karangsidemen Kecamatan Batukliang Utara, LombokTengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) molor dari target awal. Hal ini dikarenakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) tidak kunjung rampung.
Proyek yang dimenangkan oleh investor asal China, PT Indonesia Lombok Resort (ILR) dengan anggaran senilai Rp6,5 triliun tersebut kini tinggal menunggu proses hasil Amdal dari Kementerian selesai. "setelah itu, baru dimulai proses konstruksi
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi NTB, Wahyu Hidayat mengatakan, molornya pembangunan tersebut dikarenakan Amdal yang masih diproses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Kalau kereta gantung masih urus Amdal di kementerian. Kalau kendala masih berproses di Kementerian,” ujarnya saat press RealeseRealisasi investasi triwullan II provinsi NTB pada Selasa,(6/8/2024).
Padahal, peletakan batu pertama (ground breaking) telah dilakukan pada 18 Desember tahun 2022, dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) direncanakan selesai di tahun 2023, kemudian eksekusi pembangunan di tahun 2024. Namun, sampai dengan pertengahan tahun ini, belum ada kejelasan mengenai perihal tersebut.
Menurut Wahyu, proses Amdal biasanya memakan waktu enam bulan, lambatnya Amdal keluar dikarenakan lokasi pembangunan proyek tersebut masuk dalam dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).
“Mungkin salah satu karena TNGR. Tapi, setelah lihat konsep mereka dari pelaku sendiri sudah mempersiapkan konservasi dan TNGR sudah masuk itu,” ungkapnya
Rencana pembangunan kereta gantung ini memang menyisakan pro dan kontra dari awal mula kabar proyek tersebar. Namun, terkait dengan adanya penolakan dari masyarakat, kata Wahyu, pihak yang bertanggung jawab terkait dengan pembangunan proyek telah melakukan sosialisasi sebanyak dua sampai tiga kali.
“Sudah melakukan sosialisasi dua sampai tiga kali, sampai dibawa ke Kementrian, sudah clear di masyarakat,” tandasnya
