.jpg )
 |
| 650 orang warga miskin dan kurang mampu, dan belum tercover program BPJS Kesehatan, akan ditanggung kepesertaannya dan iurannya akan dibayar oleh pihak Pemdes Senggigi. |
MANDALIKAPOST.com - Bertepatan dengan momen HUT Republik Indonesia ke 79, Pemerintah Desa Senggigi, Lombok B memberi hadiah menggembirakan bagi warganya.
Setidaknya 650 orang warga miskin dan kurang mampu, dan belum tercover program BPJS Kesehatan, akan ditanggung kepesertaannya dan iurannya akan dibayar oleh pihak Pemdes Senggigi.
"Ada banyak masyarakat kami yang belum tercover program jaminan kesehatan baik pusat maupun daerah, karena itulah kami dari Pemdes Senggigi berinisiatif melakukan program ini," kata Kepala Desa Senggigi Mastur, SE.
Menurut Mastur, program yang dilaksakan itu sesuai janji politiknya saat Pilkades, salah satunya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Desa Senggigi.
Sehingga untuk sekitar 650 orang warga yang belum tercover jaminan kesehatan itu, di daftarkan kepesertaan BPJS oleh Pemdes.
"Soal kesehatan ini, juga sudah dimasukkan ke dalam RPJMdes Desa Senggigi. Kami ingin semua masyarakat kami bisa mengakses dan mendapat pelayanan kesehatan yang baik agar derajat kesehatannya meningkat," ujarnya.
Mastur menjelaskan, untuk menanggung iuran BPJS bagi 650 warga itu Pemdes menganggarkan sekitar Rp.250 juta per tahun. Dimana dana iuran akan dibayarkan ke BPJS setiap triwulan sebesar Rp 68.250.000.
"Dananya bersumber dari dana bagi hasil pajak dan retribusi hotel dan restauran yang ada di wilayah Senggigi ini," jelaskan.
Mastur menegaskan, Pemdes Senggigi akan terus berinovasi dengan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakatnya. Termasuk di sektor kesehatan, setiap warga harus mendapat akses yang sama tanpa harus menunggu biaya atau uang dari keluarga.
"Dengan adanya program ini, kami berharap warga masyarakat Desa Senggigi akan tenang. Tenang dalam menjalankan tugas aktifitas sehari-hari, dan tenang karena kesehatannya sudah dijamin oleh pemerintah," katanya.
Ia mengatakan, jumlah keseluruhan masyarakat yang tidak bisa tercover jaminan kesehatan sejatinya terdata 813 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi yang ketat, yang benar benar belum tercover sebanyak 650 orang warga.
"Dari 650 itulah yang kita anggarkan setiap tahunnya untuk BPJS dan akan k dibayarkan setiap triwulan sebesar 68.250 .000 rupiah," katanya.
Saat ini, papar dia, kebijakan tersebut sudah dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa atau Perkades. Namun ke depan pihaknya akan menjadi program ini berkesinambungan dengan menerbitkan Peraturan Desa atau Perdes.
"Saya sudah koordinasi dengan BPD agar program ini bisa terus berlanjut dan dibuatkan Perdes sebagai payung hukumnya," katanya.
Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Mataram membenarkan telah melakukan penandatangan perjanjian kerjasama antara desa Senggigi tentang jaminan kesehatan bagi peserta BPPU/ PB kolektif yang didaftarkan pemerintah Desa Senggigi dengan tema " Wujud nyata komitmen pemerintah Desa senggigi dalam memberikan kemerdekaan perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Desa Senggigi".
Kepala BPJS cabang Mataram Agung Utama Muchlis sangat mengapresiasi pemerintah Desa Senggigi, karena sudah menginisiasi terobosan penggunaan Dana bagi hasil digunakanuntuk kepentingan Masyarakat.
Perjanjian kerjasama dengan Desa Senggigi ini merupakan kerjasama pertama BPJS dengan pemerintah Desa.
"Hari ini merupakan sejarah desa senggigi . Kami mewakili BPJS kesehatan mengucapkan terimaksih dan mengapresissi program dana desa yang digunakan untuk memberi perlindungan kesehatan kepada warganya. Kami di BPJS selalu berupaya untuk menyelesaaikan seluruh permaslahan pada kesempatan pertama"ujar Agung Usai penandatanagan Perjanjian Kerjasma denagn Pemerintah Desa Sengggigi pada (20/8/2025).
Agung mengucapkan Selamat kepada Kabupaten Lombok Barat yang sudah menerima UHC dengan cakupan 99,3 persen. "Persentase ini di atas rata- rata Nasional , ini sudah luar biasa . Kalau nanti seluruh desa bisa PKS dengan BPJS kesehatan tentunya akan membantu sekali warga dalam mengakses fasilitas kesehatan apabila sakit"terang Agung
Terobosan ini merupakan program yang sudah aktif bisa mengkasekls kesehatan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi .
"Ini akan menjadi percontohan bagi desa - desa di wilayah NTB, mengingat program ini memberi perlindungan jaminan kesehatan bagi warganya.
Harapanny ini bisa ditiru oleh desa lain dan keberlanjutan dari program ini.
"Jangan sungkan jika mengalamai masalah di lapangan deengan pelayanan kepesertaan maupu apapun yang terkait dengan BPJS kesehatan atau JKN silahlan mengubungi kami,"tandas Agung. (*)
