.jpg )
 |
| Erwin Hidayat, pegiat wisata sekaligus pembina Rumah Sandi Uno (RSI) NTB. (foto: Istimewa/MP). |
MANDALIKAPOST.com - Polemik biaya penyelenggaraan MotoGP Mandalika semakin memanas. Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dikabarkan belum membayar tagihan kepada penyelenggara, Dorna Sports, sebesar Rp231,29 miliar.
Kondisi ini membuat khawatir sejumlah pihak, termasuk pegiat wisata Erwin Hidayat.
Erwin memperingatkan agar Pemprov NTB tidak membebankan utang ini kepada kepemimpinan berikutnya.
"Jangan sampai karena MotoGP, kita malah meninggalkan masalah utang yang besar," tegas Erwin, juga merupakan pembina Rumah Sandi Uno (RSI) NTB saat dikonfirmasi, Senin (16/9).
Erwin juga menyoroti penggunaan MotoGP sebagai ajang politik menjelang Pilkada 2024. Menurutnya, kepentingan politik jangan sampai mengorbankan keberlangsungan event internasional ini.
"MotoGP ini kan peluang besar bagi NTB, jangan sampai jadi ajang saling lempar tanggung jawab," ujarnya.
Ia pun menyarankan agar Pemprov NTB dan pemerintah pusat segera duduk bersama untuk membagi beban biaya penyelenggaraan.
"Jangan saling menyalahkan di media, tapi cari solusi bersama," kata Erwin.
"Negara sudah menyiapkan panggung yang sangat bagus, masa daerahnya cuma mau menikmati saja?" sindirnya.
Dengan waktu pelaksanaan MotoGP yang semakin dekat, Erwin berharap masalah ini segera diselesaikan.
"Jangan sampai karena masalah biaya, pelaksanaan MotoGP jadi terganggu," pungkasnya.
