Oleh Vilzar Toboali *)
Caption: Vilzar Toboli, Praktisi sekaligus pelaku Pers Provinsi Bangka Belitung. (Foto: Istimewa/Rosyidin/MP). |
Babel, MANDALIKAPOST.com - Di tengah sorotan publik, tahun 2024 akan menjadi babak baru bagi demokrasi di Indonesia, khususnya dalam kontestasi Pilkada. Harapan besar tersemat pada calon-calon pemimpin yang akan membawa perubahan.
Namun, di balik hiruk-pikuk sistem politik Indonesia yang semakin dinamis, di benak masyarakat selaku yang menggunakan hak politik, ada pertanyaan besar yang masih belum pernah ada jawabannya!.
Apakah demokrasi kita masih berada di jalur yang benar?
Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara telah melewati berbagai dinamika politik yang kompleks.
Pilkada serentak 2024 sudah ada di depan mata adalah cerminan dari kematangan demokrasi, di mana rakyat diberi kesempatan untuk memilih pemimpin daerah yang akan menentukan arah kebijakan di masa depan.
Namun, proses demokrasi ini tidak selalu berjalan mulus. Seiring dengan meningkatnya suhu politik, kita juga dihadapkan pada tantangan besar. Korupsi, politik uang, dan politisasi birokrasi masih merajalela yang mengancam esensi demokrasi itu sendiri.
Opini ini mengajak kita untuk merenungkan, sejauh mana integritas demokrasi ? Apakah suara rakyat benar-benar menjadi penentu utama dalam proses pemilihan, ataukah kekuatan uang dan kekuasaan yang lebih dominan?
Ketika kita berbicara tentang demokrasi, kita berbicara tentang harapan akan keadilan, kesetaraan, dan transparansi. Namun, harapan ini kerap kali tercederai oleh praktik-praktik politik yang tidak sehat.
Demokrasi yang kita idamkan seharusnya menjadi alat bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan memilih pemimpin yang benar-benar peduli pada kepentingan rakyat.
Namun, kenyataannya, banyak dari kita yang masih terjebak dalam politik transaksional, di mana hak suara menjadi komoditas yang diperjualbelikan.
Puncaknya, demokrasi bukan hanya tentang memilih, tetapi tentang mempertahankan nilai-nilai yang menjadi dasar berdirinya bangsa ini. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar demokrasi tetap hidup, berjalan di atas prinsip-prinsip keadilan, dan tidak terjerumus dalam jurang kepentingan pribadi yang merusak. Mari kita jaga harapan itu bersama-sama.
Dengan semangat yang tidak pernah padam, mari kita jadikan Pilkada 2024 sebagai momentum untuk merefleksikan komitmen kita terhadap demokrasi.
Semoga dan semoga ke depannya, kita bisa melihat Indonesia yang lebih baik, di mana demokrasi tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga menjadi kenyataan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Kita selaku insan pers berperan penting dan punya tanggung jawab sebagai pengimbang Demokrasi untuk berdiri tegak yang harus di kawal ,punya beban moral, mencoba untuk memberikan pesan dan berupaya berperan aktif dalam mengawal proses demokrasi tetap berjalan pada koridornya, karena kita percaya masa depan dan kedaulatan demokrasi ada di tangan seluruh rakyat Indonesia. (*)
*) Penulis adalah praktisi sekaligus pelaku Pers Provinsi Bangka Belitung.