.jpg )
 |
| Bawaslu Lombok Timur, gelar Sosialisasi menjaga netralitas ASN, PNS, TNI dan Polri di Pilkada 2024. |
MANDALIKAPOST.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lombok Timur (Lotim) menegaskan agar Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. Untuk tetap menjaga netralitas pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Netralitas merupakan kunci untuk menciptakan Pemilihan yang jujur, adil dan demokratis.
"Lewat sosialisasi ini kami ingin mengingatkan kembali kepada ASN untuk tetep menjaga netralitas pada masa kampanye ini," tegas Kordiv Pencegahan Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Lotim, Johari Marjan. Selasa (15/10) kemarin, saat sosialisasi netralitas ASN, TNI, Polri.
"Kami ingin mengingatkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh ASN, baik yang PNS maupun PPPK," imbuhnya.
Menurutnya, sosialisasi sebagi ini salah satu upaya Bawaslu untuk melakukan pencegahan dan meminimalisir pelanggaran netralitas ASN di Pilkada 2024, khususnya di Kabupaten Lombok Timur.
Hal tersebut, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang menekankan pentingnya menjaga independen dan pentingnya kesadaran akan netralitas.
Netralitas disebut menjadi salah satu kunci menciptakan pemilihan yang adil dan demokratis.
"Sosialisasi ini menjadi langkah awal untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat di Lombok Timur menjelang pemilihan," ujar Johari.
Kehadiran ASN dalam kampanye, lanjut Johari dinilai sebagai bentuk keaktifan atau tidak Netralnya ASN. Sebab Bawaslu melihat ada keaktifan dan kesengajaan yang bersangkutan untuk menghadiri acara kampanye tersebut.
Jika hanya sekedar mendengarkan Visi Misi paslon, bisa dilakukan atau didengar melalui siaran media televisi, media Online, cetak dan lainnya. Tidak mesti harus datang ke tempat kampanye, meskipun ASN di perbolehkan hadir di acara kampanye.
"Kalau ada laporan atau temuan Pengawas kami akan tindak lanjuti. Menurut kami itu adalah bentuk keaktifan mereka untuk datang ke lokasi. Logikanya, kalau tidak aktif ngapain harus datang. Untuk itu kami harap sosialisasi ini bisa mencegah hal-hal seperti itu," Tandasnya.
Sementara itu, H Muhammad Saleh Ending, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram selaku pemateri mengatakan pemilu harus bisa mendidik masyarakat.
Pemilih harus bisa memilih berdasarkan kesadaran, bukan hanya sekadar suka. Penegakan kode etik penyelenggara pemilu juga sangat penting dalam menentukan kualitas pemilu di Indonesia.
"Pemilu berkualitas membutuhkan pemilih cerdas dan penyelenggara yang berkompeten. Serta kordinasi antara pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, DKPP, dan pihak terkait lainnya sangat penting untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas," katanya.
Selain itu, Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP Made Dharma Yulia Putra, memastikan setiap anggota TNI dan Polri tidak terlibat dalam politik praktis. Sebab netralitas adalah prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi dalam pemilihan .
“Kami siap mendukung penuh kegiatan pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran pemilu. Setiap pelanggaran akan kita tindak tegas,” tegas AKP Made Dharma.
Ia juga meminta masyarakat untuk berpartisipasi aktif untuk melakukan pengawasan selama Pilkada.
Sebab masyarakat lebih tau kondisi di lapangan, sekiranya ada indikasi diminta untuk melaporkan jika ada tindakan yang mencederai netralitas ASN, TNI, maupun Polri. Karena kesadaran masyarakat adalah kunci suksesnya pemilu yang demokratis.
"Ketertiban dan keamanan adalah prioritas Kepolisian, supaya pemilih dapat menyalurkan hak pilihnya dengan tenang dan aman," ujarnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan suasana kondusif menjelang dan setalah Pilkada.
"Komitmen untuk melawan pelanggaran pemilu menjadi strategi utama untuk menghasilkan Pilkada yang berkualitas," pungkas AKP Made Dharma.
