.jpg )
 |
| Pemda: Penjabat Bupati Lombok Timur, HM Juaini Taofik. (Foto: Istimewa/MP). |
MANDALIKPOST.com - Penjabat (PJ) Bupati Lombok Timur (Lotim), HM Juaini Taofik, menanggapi terkait kasus Tindak Pidana Pemilu (Tipilu) yang menyeret Sudirman, Kepala Desa (Kades) Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur.
Hal tersebut bahwa pihaknya telah melakukan upaya pencegahan secara maksimal untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada Pilkada 2024, yang dapat melibatkan Kades, Staf desa dan ASN di Lotim.
"Sejak awal saya sudah tekankan untuk menjaga netralitas kepada ASN dan PNS. Kami tidak bosan-bosan untuk mengingat agar menjaga netralitas. Dibeberapa kegiatan kami selalu hadir dan mengingatkan hal itu," terang Juaini, Senin (4/11) kemarin saat di konfirmasi.
Bahkan, lanjut Juaini Pemkab Lotim juga pernah melakukan deklarasi netralitas ASN dan kepala desa pada Pilkada 2024. Tidak hanya itu pihaknya juga melakukan berbagai macam cara preventif untuk menegaskan posisi ASN dan Aparatur Desa di Pilkada.
Terkait kasus Tipilu yang menjerat Kades Sukarara ini ia berharap, ini menjadi pelajaran bagi para ASN dan Aparatur Desa. Untuk tetep menjaga netralitas di Pilkada 2024. Dan tidak mengesampingkan atau meremehkan pengawasan terutama pengawasan masyarakat.
“Memang kami tidak bisa setiap saat mengawasi, tapi ada masyarakat yang ikut mengawasi. Jadi jangan sampai itu diremehkan,” katanya.
Ditegaskannya, terkait kasus kades Sukarara ini tidak bisa dibenarkan. Sebab sudah sepatutnya ASN dan Kades untuk tunduk terhadap aturan yang berlaku. Menurutnya Jika kasusnya langsung ditangani Bawaslu, maka ada Undang-undang yang dilanggar.
Ia mengingat kepada ASN dan Kades serta Aparatur Desa untuk tetap menjaga netralitas, mengingat pada puncak pemilihan pengawasan akan semakin tinggi dan ketat dilakukan.
"Untuk itu marai kita sama-sama baik yang ASN, Kades dan perangkat desa untuk saling mengawasi diri masing-masing. Tidak hanya di dunia nyata, dunia maya juga tidak luput dari pengawasan Bawaslu. Maka hati bermain Media sosial," Tandasnya.
Kasus dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Kades Sukarara menjadi sorotan serius.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kadis-PMD) Lotim, Salmun Rahman saat dikonfirmasi media ini menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian ini.
"Kami sudah memberikan peringatan berkali-kali kepada seluruh perangkat desa agar menjaga netralitas. Kasus ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi kita semua," tegasnya.
Salmun menjelaskan, Perilaku yang dilakukan Kades Sukarara jelas melanggar aturan yang berlaku. Tindakannya tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga mencoreng nama baik pemerintahan desa.
Ia berharap kasus ini dapat menjadi perhatian serius dari penegak hukum. "Saya yakin jika kasus ini ditangani secara serius, maka akan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran lainnya," ujarnya.
"Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya mematuhi aturan yang berlaku. Sebagai ASN dan aparatur desa, kita harus bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Mari kita sama-sama berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan profesional dan menjunjung tinggi hukum," pungkas Salmun.
Meski demikian, untuk diketahui bahwa sebelumnya Kades tersebut juga sudah klarifikasi ke Dinas PMD. Kesalahan itu disebut tidak disengaja, namun murni karena ketidak sengajaan dari kades.
"Dari pengakuan kades itu, sebenarnya dia tidak ada keinginan untuk mendekat ke Paslon. Tetapi karena dipanggil oleh tim sukses, Dimana tim itu dia pernah berjasa saat ia meneyalonkan diri jadi kades. Karena merasa tidak enak akhirnya dia maju. Oleh karena itu, Kami berharap agar penanganan kasus Kades Sukarara ini bisa adil," tutupnya.
