.jpg )
 |
| Aksi: Ratusan masa melakukan aksi ujuk rasa, di depan kantor Bupati Lombok Timur. (Foto: Rosyidin/MP). |
MANDALIKAPOST.com – Ratusan warga Kecamatan Lenek, Lombok Timur, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Polres dan Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (21/11).
Mereka menuntut agar pemerintah daerah segera membuka izin operasi galian C di wilayahnya serta meminta kepolisian untuk menindak tegas pelaku pengerusakan dan penganiayaan terhadap para pekerja tambang.
Aksi spontanitas yang diinisiasi oleh Lembaga Advokasi Kerakyatan NTB (LASKAR NTB) ini diikuti oleh sekitar 500 orang yang datang dengan berbagai kendaraan.
Mereka membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar aktivitas pertambangan di wilayah mereka dapat kembali berjalan.
"Kami meminta pihak kepolisian segera melakukan penindakan terhadap pelaku pengerusakan maupun pelaku penganiayaan terhadap masyarakat kami yang sedang mencari nafkah di lokasi galian," tegas Shalehuddin S.Pd, salah seorang korlap aksi.
Senada dengan Shalehuddin, massa aksi juga mendesak pemerintah daerah untuk segera memberikan izin operasi kepada lokasi galian C.
Mereka beralasan bahwa sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut menggantungkan hidupnya dari sektor pertambangan.
Menanggapi tuntutan massa, Kasat Reskrim Polres Lombok Timur, AKP I Made Dharma Yulia Putra, menyatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya memproses hukum kasus pengerusakan dan penganiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Hadi Fathurrahman, Asisten I Setda Lombok Timur, yang menerima perwakilan massa di Kantor Bupati, menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Penjabat Bupati Lombok Timur.
"Kami akan menyampaikan tuntutan masyarakat ini kepada pimpinan daerah. Namun, untuk pengambilan keputusan terkait izin operasi galian C, sepenuhnya ada di tangan Penjabat Bupati," ujar Hadi.
Meskipun telah menyampaikan aspirasi, massa aksi menyatakan akan kembali menggelar aksi jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi.
Mereka menilai bahwa lambatnya penanganan kasus oleh pihak kepolisian menjadi pemicu aksi spontanitas ini.
