.jpg )
 |
| Humaira: JMSI NTB gelar kemah jurnalistik di halaman Cemara Siu Sembalun. (Foto: Rosyidin/MP). |
MANDALIKAPOST.com – Polemik terkait masterplan pengembangan kawasan wisata Cemara Siu semakin memanas. Para pelaku pariwisata dan masyarakat setempat secara tegas menolak rencana tersebut, menilai masterplan yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil di Sembalun.
Dalam sebuah forum diskusi digelar Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Sembalun bersama pemangku kebijakan daerah setempat. Handanil SH, ketua karang taruna Kecamatan Sembalun menyampaikan kekecewaannya.
"Masterplan yang ada hanya fokus pada Cemara Siu, padahal seharusnya mencakup seluruh kawasan Sembalun. Kami tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan ini," tegas Handanil, Minggu (1/12).
Cemara siu, lanjut Handanil sejak jaman bupati terdahulu (Ali Bad- red) hingga saat ini berakhirnya berakhirnya Bupati H.M Sukiman Azmy tidak pernah ada kemajuan dan dampak yang nyata bagi dunia pariwisata, khususnya di Sembalun.
"Cemara siu ini seolah olah dijadikan ajang project semata tanpa melihat dan mengedepankan azan manfaat, yang kita butuhkan adalah RDTR rencana detail tata ruang yang mencakup seluruh wilayah kabupaten Lombok Timur, khusus Sembalun. Apa jadinya kalau tata ruangnya tidak diatur, hanya pembangunan sana sini semua mau gue," ketusnya.
Senada dengan Handanil, Hamka Abdul Malik, Presiden Sembalun Foundation, juga menyoroti kurangnya integrasi dalam program-program pengembangan pariwisata di Sembalun.
"Banyak program yang berjalan sendiri-sendiri, tidak terintegrasi. Contohnya, pembangunan toilet tanpa adanya pasokan air," ungkapnya.
Para pelaku pariwisata di Sembalun meminta pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam mendengarkan aspirasi masyarakat dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Mereka juga menyoroti beberapa masalah krusial yang perlu segera diatasi, seperti:
* Kurangnya infrastruktur: Kondisi jalan menuju beberapa destinasi wisata, seperti Bukit Anak Dara, sangat memprihatinkan dan seringkali dikeluhkan oleh wisatawan.
* Ketidakjelasan pengelolaan dana: Dana yang diperoleh dari retribusi wisata belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan infrastruktur dan fasilitas pariwisata.
* Kurangnya koordinasi antar instansi: Perbedaan persepsi dan kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah menjadi kendala dalam pengembangan pariwisata di Sembalun.
Hamka Abdul Malik juga menekankan pentingnya memiliki identitas yang jelas bagi kawasan wisata Sembalun.
"Sembalun memiliki potensi alam yang luar biasa, namun kita belum memiliki identitas yang kuat. Kita perlu belajar dari alam dan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah kita," ujarnya.
Para pelaku pariwisata berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan yang ada dan mendukung pengembangan pariwisata di Sembalun secara berkelanjutan.
