 |
| Dewan gelar hering bersama BKPSDM Lotim terkait tenaga honorer. (Foto: Istimewa/MP). |
MANDALIKAPOST.com – Anggota DPRD Lombok Timur (Lotim) mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memberikan kejelasan terkait nasib tenaga honorer di daerah tersebut. Desakan ini muncul setelah aksi damai yang dilakukan oleh para tenaga honorer di Kantor Bupati Lombok Timur pada Senin (20/1) kemarin.
Aksi damai tersebut diwarnai dengan ketegangan ketika para demonstran mengaku merasa diintimidasi oleh pernyataan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur.
Kepala BKPSDM, yang hadir dalam acara tersebut, meminta peserta aksi untuk tetap tertib dan sopan, namun pernyataan ini langsung disorot oleh berbagai pihak yang menilai kata-kata tersebut sebagai bentuk intimidasi.
Menyikapi hal ini, Komisi I dan II DPRD Lombok Timur langsung mengadakan rapat dengan Kepala BKPSDM untuk meminta klarifikasi lebih lanjut mengenai pernyataan tersebut dan status pengangkatan tenaga honorer.
Dedy Akwarizal, salah satu anggota DPRD Lombok Timur yang juga merupakan mantan tenaga honorer, menegaskan bahwa Pemda Lombok Timur harus segera memberikan kejelasan mengenai mekanisme pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
“Saya meminta agar tidak ada lagi tindakan intimidasi terhadap tenaga honorer. Mereka telah berjuang untuk masyarakat dan patut dihargai,” tegas Dedy, yang juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK. Selasa (21/1).
Dedy mempertanyakan apakah pengangkatan tersebut akan didasarkan pada masa kerja, prestasi, atau usia.
Lebih lanjut, Dedy juga menyoroti nasib tenaga kesehatan yang telah berjibaku di garis depan selama pandemi Covid-19. Menurut poliyisi PKB ini, tenaga kesehatan yang berisiko tinggi selama pandemi berhak mendapatkan perhatian khusus dari Pemda.
“Harus ada kejelasan kapan mereka akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Jangan hanya sekedar mengubah status mereka menjadi PPPK paruh waktu,” ujar Dedy dengan tegas.
Dalam rapat tersebut, Dedy berharap agar Pemda Lombok Timur segera memberikan solusi yang adil dan transparan bagi tenaga honorer yang telah bekerja keras untuk kepentingan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya memberikan perhatian khusus kepada para tenaga kesehatan yang telah menunjukkan dedikasi tinggi di masa-masa sulit.
Pihak Pemda Lombok Timur, melalui Kepala BKPSDM, diharapkan segera memberikan penjelasan terkait mekanisme pengangkatan dan status para tenaga honorer, serta memberikan solusi yang lebih baik bagi masa depan mereka.
.jpg )
