.jpg )
 |
| MBG: Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri AMKP saat dikonfirmasi di Gedung DPRD Lotim. (Foto: Rosyidin/MP). |
MANDALIKAPOST.com – Ketua DPRD Lombok Timur, Mohammad Yusri, memberikan tanggapan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru dimulai di beberapa sekolah di Kabupaten Lombok Timur.
Meskipun program tersebut mendapat respon positif dari sejumlah pihak, Yusri mengaku masih menunggu pedoman teknis resmi untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya.
Dalam pernyataan yang diberikan, Yusri menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada laporan mengenai kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut.
"Sejauh ini, belum ada laporan terkait masalah pelayanan atau kekurangan dalam distribusi makanan. Ini baru tahap awal dan masih sebagian sekolah yang mendapat program ini. Jadi, masih banyak sekolah yang belum mendapat giliran," ungkapnya, saat ditemui awak media. Selasa (14/1).
Yusri juga menyoroti kurangnya koordinasi antara pihak terkait, yang menurutnya penting untuk memastikan bahwa program MBG dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.
"Kami sebagai dewan belum mendapatkan pedoman yang jelas mengenai teknis pelaksanaan program ini. Artinya, kami harus berkoordinasi lebih dulu dengan pihak-pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun instansi lain, untuk memastikan bahwa program ini terlaksana dengan baik," tegasnya.
Selain itu, Yusri juga menyampaikan kekhawatirannya terkait transparansi dan pengelolaan anggaran dalam program MBG.
"Kami belum tahu siapa yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan anggaran untuk program ini. Seharusnya ada penjelasan yang lebih rinci mengenai hal ini, agar kami bisa mengawasi jalannya program secara tepat," jelasnya.
Yuri mengakui pentingnya program ini bagi siswa, terutama dalam memastikan mereka mendapatkan asupan gizi yang baik untuk mendukung aktivitas belajar.
Namun, ia menekankan bahwa untuk menjalankan program ini secara efektif, perlu adanya pedoman yang jelas dari pemerintah pusat.
"Kami tentu mendukung program ini karena tujuannya baik. Namun, kami tidak ingin terburu-buru melaksanakannya tanpa adanya dasar yang kuat dan pedoman yang jelas dari pemerintah pusat," tambahnya.
Ketua DPRD Lombok Timur juga menegaskan bahwa pihaknya siap untuk menyuarakan masukan dan saran dari masyarakat jika ada masalah terkait pelaksanaan MBG.
“Kami tetap akan memantau dan apabila ada keluhan atau masalah, kami akan segera menindaklanjutinya dengan melakukan koordinasi lebih lanjut," ujar Yusri.
Sampai saat ini, program MBG masih berjalan di tahap awal, dan pemerintah daerah bersama pihak terkait diharapkan dapat segera memberikan pedoman teknis yang jelas untuk memastikan keberhasilan program tersebut di masa mendatang.
