Kanwil Ditjen Pas NTB gelar evaluasi pengelolaan bahan makan bagi WBP bersama seluruh Kepala Satker/Unit se-Pulau Lombok di Mataram, (Foto: Istimewa/MP). |
Dalam pengarahan khusus yang dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Pas NTB, Anak Agung Gede Krisna, pada hari Jumat (31/1), sejumlah temuan terkait ketidaksesuaian standar pengelolaan makanan di beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di NTB menjadi sorotan utama.
Agung Krisna menekankan pentingnya pengelolaan makanan yang memenuhi standar kualitas demi memastikan hak dasar WBP terpenuhi.
“Beberapa temuan terkait pengelolaan makanan yang tidak sesuai standar harus menjadi perhatian serius. Ini menyangkut hak dasar WBP yang tidak bisa dikompromikan,” tegasnya di hadapan seluruh Kepala Satker/UPT se-Pulau Lombok yang hadir dalam pengarahan tersebut.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Lapas Kelas IIB Selong, Ahmad Sihabudin, menyatakan komitmen pihaknya untuk mendukung penuh program peningkatan standar pengelolaan makanan di lapas.
Ia mengungkapkan bahwa Lapas Selong siap menerapkan sistem pengawasan yang ketat dan dokumentasi yang lebih terstruktur.
“Kami akan menerapkan sistem pengawasan berlapis dan dokumentasi yang ketat di setiap tahapan, mulai dari penerimaan bahan makanan hingga penyajian,” jelas Sihabudin.
Lebih lanjut, Sihabudin juga menyampaikan bahwa evaluasi dan monitoring pengelolaan makanan akan dilakukan secara berkala untuk memastikan standar kualitas selalu terpenuhi.
“Ini bagian dari komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada WBP, agar hak dasar mereka, termasuk kebutuhan pangan, dapat dipenuhi dengan baik,” tambahnya.
Pengarahan yang diikuti oleh seluruh Kepala Satker/UPT se-Pulau Lombok ini bertujuan untuk mengimplementasikan standar pengelolaan makanan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pemasyarakatan.
Hal ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas layanan dan menjamin kesejahteraan WBP, serta mencegah adanya penyimpangan dalam pengelolaan bahan makanan yang berisiko merugikan pihak-pihak terkait.
Melalui upaya ini, pihak Kanwil Ditjen Pas NTB berharap dapat menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan memenuhi hak-hak dasar WBP secara maksimal, khususnya dalam hal pangan, yang menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari mereka di lapas.