.jpg )
 |
| Aksi: Ratusan pegawai honorer Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Lombok Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Lombok Timur. (Foto: Rosyidin/MP). |
MANDALIKAPOST.com – Ratusan pegawai honorer Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Lombok Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur. Rabu (8/1/25).
Mereka mendesak keadilan terkait dengan proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang menurut mereka tidak adil, karena banyak tenaga honorer dari luar instansi Pol PP yang justru berhasil lolos seleksi.
Koordinator Forum Komunikasi Bantuan Pol PP Nusantara (FKBPPN) Lombok Timur, Aswani, menyatakan kekecewaannya dengan hasil seleksi PPPK yang lebih banyak meloloskan tenaga honorer dari luar instansi Pol PP.
Padahal, katanya, para honorer di Pol PP telah mengabdikan diri selama puluhan tahun untuk menegakkan peraturan daerah (Perda) di Lombok Timur.
"Kami pertanyakan kenapa bisa orang luar Pol PP bisa masuk. Ini betul-betul tidak adil sama sekali. Jumlah honorer di luar instansi Pol PP yang ikut seleksi ada ratusan orang, sementara K2 (kategori honorer yang bekerja di instansi pemerintah) dari luar instansi Pol PP yang lolos seleksi ada sekitar 12 orang. Kami mengawal dan menegakkan perda, tapi apa balasan kepada kami? Tidak ada. Hanya janji-janji saja dan omong kosong dari pemangku kebijakan," tegas Aswani dalam orasinya.
Aswani juga menambahkan bahwa pihaknya meminta agar pemangku kebijakan dan panitia seleksi PPPK memberikan kesempatan khusus bagi honorer Pol PP untuk mengikuti seleksi.
"Kami minta kepada pemangku kebijakan dan panitia seleksi PPPK agar hanya para honorer Pol PP yang bisa mendaftar. Itu saja kami minta," tegasnya.
Aksi ini mendapat perhatian dari Wakil Ketua I DPRD Lombok Timur, Waes Alqarni, yang menerima masa aksi dan mendengarkan tuntutan mereka.
Dalam kesempatan tersebut, Waes berjanji untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh para demonstran.
"Kami akan membuat rekomendasi atas hasil hearing hari ini. Semua keluhan yang ada di surat ini akan kami cantumkan di rekomendasi yang akan kami sampaikan ke Bupati Lombok Timur," ujar Waes.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Sekda Lombok Timur, H. Hasni, S.E., M.Ak, menjelaskan bahwa seleksi PPPK dilakukan sesuai dengan aturan pemerintah pusat yang bersifat terbuka.
"Formasi PPPK sesuai aturan pemerintah pusat bersifat terbuka, artinya honorer dari instansi lain diperbolehkan untuk mendaftar di OPD mana saja, termasuk di Pol PP. Karena ini bersifat terbuka, kami tidak bisa melarang, apalagi pendaftaran dilakukan secara online," ungkapnya.
Hasni juga menyatakan bahwa meskipun ada usulan untuk membatasi pendaftaran hanya bagi honorer yang bekerja di instansi tempatnya bekerja, usulan tersebut tidak digubris oleh pemerintah pusat.
"Kami sudah mencoba untuk membuat kebijakan agar honorer hanya bisa mendaftar di instansi tempat mereka bekerja, namun hal itu tidak diterima oleh pemerintah pusat," jelasnya.
Aksi ini mencerminkan ketidakpuasan sejumlah honorer Pol PP di Lombok Timur atas kebijakan seleksi PPPK yang mereka anggap tidak adil. Para pegawai honorer Pol PP berharap agar ada perhatian lebih dari pemerintah daerah dan pusat agar kesejahteraan mereka sebagai pengawal dan penegak perda bisa dihargai dengan adil.
