 |
| Demo: Salah satu peserta aksi demo menyampaikan orasi politik di depan gedung DPRD Lotim. (Foto: Rosyidin/MP). |
MANDALIAKAPOST.com – Aliansi Masyarakat Lombok Timur Menggugat (AMLTM) menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Lombok Timur, Rabu (21/2), untuk menuntut kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak pro-rakyat.
Aksi ini dipicu oleh kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan dan kesejahteraan guru honorer.
Izul Julian, kordum aksi, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemotongan anggaran yang berdampak langsung pada sektor pendidikan.
"Ada enam tuntutan utama yang kami angkat, yang pertama adalah terkait pendidikan, yang kedua mengenai pemotongan beasiswa, ketiga tentang nasib gaji honorer, guru, dan dosen yang tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah," ujar Izul dalam orasinya.
Lebih lanjut, Izul mengungkapkan bahwa aliansi ini berencana untuk melakukan aksi kembali jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi.
"Jika tuntutan kami tidak dijalankan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, kami akan kembali turun aksi. Ini adalah langkah awal, dan kami akan terus memperjuangkan hak-hak masyarakat kami," tegasnya.
Salah satu isu utama dalam aksi ini adalah kebijakan pemotongan anggaran yang mencapai Rp35.1 triliun rupiah yang belum jelas tujuannya.
"Kami dari Aliansi Masyarakat Lombok Timur Menggugat meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan tentang ke mana anggaran sebesar 35.1 triliun itu dialokasikan. Hingga kini, kami belum mendapatkan penjelasan yang memadai," ujar Izul.
Pihaknya juga menyoroti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai menjadi penyebab utama kebijakan penghematan anggaran ini.
"Jika Instruksi Presiden ini tidak dicabut, maka semua isu terkait pemotongan anggaran ini tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan baik," tambahnya.
Selain itu, Izul juga mengkritik sikap DPRD Lombok Timur yang dianggap tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat.
"Kami sangat kecewa karena meskipun sudah mengirimkan surat, kami masih belum diterima dengan baik. DPRD seharusnya menjadi tempat untuk menampung aspirasi masyarakat, namun kenyataannya hari ini, mereka tampak seperti menutup mata terhadap masalah yang kami hadapi," ujarnya.
Aksi ini juga mengangkat isu terkait hak-hak guru honorer yang semakin terpinggirkan.
"Ada isu mengenai intensif untuk guru honorer, namun sampai sekarang belum ada kepastian. Ini adalah masalah mendesak yang harus segera diselesaikan," ungkap Izul.
Masyarakat yang turut berpartisipasi dalam aksi ini menggunakan pakaian serba hitam sebagai simbol dari ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah.
"Kami memilih warna hitam untuk menggambarkan ketidakberdayaan dan kegelapan yang ditimbulkan oleh kebijakan ini. Kami merasa seperti 'mati' di mata pemerintah," ujarnya.
Aksi ini diharapkan menjadi awal dari perjuangan masyarakat Lombok Timur dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat, terutama di bidang pendidikan dan kesejahteraan para tenaga pendidik.
Masyarakat Lombok Timur, melalui Aliansi Masyarakat Lombok Timur Menggugat, menuntut transparansi anggaran dan kebijakan yang lebih adil bagi semua kalangan.
Berikut ada enam tuntutan yang harus mahasiswa perjuangkan bersama rakyat dalam situasi pemangkasan anggaran oleh rezim Prabowo-Gibran.
.jpg )
