![]() |
Paripurna: Sekda Lombok Timur sedang rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan gabungan komisi DPRD Lotim, atas hasil terhadap LKPJ Bupati Lombok Timur tahun 2024. (Foto: Istimewa/MP). |
MANDALIKAPOST.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyoroti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah tersebut dan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lotim untuk menyusun strategi terpadu dalam meningkatkannya.
Permintaan ini disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian laporan gabungan komisi DPRD Lotim atas hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lotim tahun 2024, Kamis (27/2) kemarin.
Anggota DPRD Lotim, Saiful Bahri, dalam laporannya menyampaikan bahwa IPM Lotim pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan tersebut belum optimal dan masih memerlukan perhatian lebih dari Pemkab Lotim.
"Memang IPM Lotim pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Lotim meningkat," ujar Saiful Bahri.
Pendidikan dan Kesehatan Jadi Fokus
DPRD Lotim menyoroti beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah, indeks pendidikan, dan kualitas sekolah masih perlu ditingkatkan.
Sementara di bidang kesehatan, angka harapan hidup yang telah mengalami peningkatan menjadi 71,95 tahun pada tahun 2024, masih perlu dioptimalkan.
"Sementara di bidang kesehatan angka harapan hidup kita sudah bagus dan sudah ada peningkatan, tapi masih perlu ditingkatkan. Dengan memastikan peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui program-program kesehatan yang efektif," jelas Saiful Bahri.
Pertanian dan Pengangguran Juga Jadi Sorotan
Selain IPM, DPRD Lotim juga menyoroti sektor pertanian dan ketahanan pangan. Meskipun produksi komoditas pertanian mengalami peningkatan, namun belum memberikan nilai tambah yang signifikan bagi petani.
Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya produksi akibat kenaikan harga pupuk dan pestisida, yang tidak diimbangi dengan kenaikan harga hasil pertanian.
"Sehingga kami harap Pemkab Lotim dapat merumuskan kebijakan untuk stabilisasi harga komoditas pertanian dan peningkatan nilai tambah bagi petani. Dan melakukan antisipasi terhadap perubahan kebijakan pupuk bersubsidi untuk menghindari keresahan petani," imbuhnya.
Persoalan pengangguran juga menjadi perhatian DPRD Lotim. Angka pengangguran terbuka di Lotim pada tahun 2024 sebesar 2,53 persen. DPRD Lotim berharap Pemkab Lotim dapat menurunkan tingkat pengangguran melalui program-program penciptaan lapangan kerja.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H M Juaini Taofik, menyambut baik masukan dan rekomendasi dari DPRD Lotim. Ia menegaskan bahwa Pemkab Lotim akan menindaklanjuti saran dan rekomendasi tersebut untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang.
"Saya secara pribadi bersyukur. Karena saya mencatat ada 15 saran dan rekomendasi dan menurut saya DPRD hari ini sangat proporsional tidak saja menggunakan pendekatan kualitatif tapi juga menggunakan pendekatan kuantitatif," jelasnya.
Juaini Taofik mengakui bahwa peningkatan IPM menjadi salah satu Pekerjaan Rumah (PR) besar bagi Pemkab Lotim. Ia menyoroti sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fokus utama dalam upaya peningkatan IPM.
"Semoga saran dan rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD ini akan menjadi bahan perbaikan dalam menjalankan pemerintahan pada tahun yang akan datang," pungkasnya.