 |
| Ilustrasi: Salah satu PKM di warga Sembalun penerima manfaat bantuan beras SPHP tahun lalu, (Foto: Rosyidin/MP). |
MANDALIKAPOST.com – Pemerintah pusat resmi menghentikan sementara penyaluran beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada Jumat, 7 Februari 2025. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kemenko Pangan yang digelar pada 31 Januari 2025, yang mempertimbangkan adanya panen raya padi yang diperkirakan akan terjadi lebih awal, yakni antara Februari hingga April 2025.
Kebijakan penghentian penyaluran beras SPHP ini bertujuan untuk menjaga agar harga Gabah Kering Panen (GKP) yang diterima oleh petani tetap stabil, setidaknya sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) GKP yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram.
“Itu kebijakan pusat melalui Badan Ketahanan Pangan Nasional (BPN) bersama Menteri Pertanian. Tujuannya agar harga GKP bisa dipertahankan di angka Rp6.500,” ujar Pinca Supermansah, Kepala Cabang Bulog Lombok Timur, pada Jumat (7/2) kemarin di ruang kerjanya.
Meskipun Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) belum menerima surat resmi terkait penghentian sementara ini, informasi tersebut sudah tersebar melalui pemberitaan dan komunikasi di grup WhatsApp.
“Tentu akan ada pengaruh terhadap harga bahan pokok, tetapi lagi-lagi ini adalah kebijakan dari pemerintah pusat,” tambahnya.
Sebagai alternatif, Bulog Lombok Timur akan mengandalkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan kios pangan untuk menggunakan beras hasil panen petani lokal. Meski begitu, penghentian sementara penyaluran beras SPHP ini diprediksi dapat memicu kenaikan harga beras di pasaran.
“Kalau tidak ada SPHP, pasti harga beras akan naik. Namanya saja stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kalau penyalurannya dihentikan, harga bisa terdongkrak naik,” jelas Pinca Supermansah.
Meskipun ada penghentian sementara penyaluran beras SPHP, Pinca Supermansah memastikan bahwa stok beras di Bulog Lombok Timur masih cukup. Kebijakan ini lebih difokuskan untuk memberikan kesempatan kepada petani agar bisa menikmati harga gabah yang lebih baik.
“Stok beras kita tetap ada di Bulog, tidak ada masalah. Tujuan utama kebijakan ini adalah bagaimana agar petani bisa menikmati harga gabah yang bagus,” ujar Pinca Supermansah.
Dengan dihentikannya sementara penyaluran beras SPHP, petani kini memiliki kesempatan lebih besar untuk menjual hasil panennya langsung ke pasar dengan harga yang lebih kompetitif. Namun, bagi masyarakat umum, terutama menjelang bulan Ramadan, kebijakan ini berpotensi menyebabkan kenaikan harga beras di pasaran.
“Artinya, petani sendiri yang langsung menjual berasnya. Kita lihat saja nanti bagaimana dampaknya,” tutup Pinca Supermansah.
Kebijakan ini tentu saja memberikan peluang bagi petani untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan, meskipun dapat berpotensi mempengaruhi stabilitas harga bahan pokok, khususnya beras, di pasaran menjelang Ramadan.
.jpg )
