 |
| Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Kabupaten Lombok Timur, Khaerul Ikhsan saat ditemui awak media di Selong. (Foto: Istimewa/MP). |
MANDALIKAPOST.com – Puluhan kepala desa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Lombok Timur menggelar aksi spontanitas dengan mendatangi Kantor Bupati Lombok Timur pada Kamis (6/3) kemarin.
Aksi ini dilakukan untuk mempertanyakan keterlambatan pembayaran gaji perangkat desa yang belum cair sejak Januari hingga Maret 2025.
Ketua FKKD Lombok Timur, Khaerul Ikhsan, menyampaikan bahwa mereka sebelumnya telah mendatangi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk meminta kepastian terkait pencairan gaji.
"Kami sudah dijanjikan bahwa pembayaran akan dilakukan pada Jumat, 7 Maret 2025, namun setelah itu ada informasi bahwa pencairan dipercepat pada 6 Maret 2025, tetapi akhirnya ditunda lagi dengan alasan serah terima jabatan bupati," ungkap Khaerul dengan nada kecewa, saat ditemui awak media.
Menurut Khaerul, keterlambatan ini sangat meresahkan perangkat desa, terutama karena kondisi ekonomi yang semakin sulit, menjelang bulan Ramadan.
"Ini sifatnya urgent. Kami meminta kepada Bupati baru agar sistemnya diubah supaya pembayaran gaji dan tunjangan perangkat desa tidak terus-menerus mengalami keterlambatan," tegas Khaerul.
Sementara itu, berdasarkan surat resmi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Timur dengan nomor 400.10.2.4.125/PMD/2025, pencairan Penghasilan Tetap (Siltap) dan tunjangan untuk bulan Januari dan Februari 2025 mengalami penundaan tanpa ada kepastian lebih lanjut.
Namun, dalam surat terbaru disebutkan bahwa pencairan akan dilakukan melalui Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank NTB Syariah di wilayah masing-masing. Meski begitu, dana yang dicairkan baru mencapai 75% dari total gaji yang seharusnya diterima.
Keterlambatan pembayaran ini semakin memperburuk keadaan para perangkat desa, yang harus menghadapi kebutuhan sehari-hari dan tagihan pinjaman yang belum bisa dipenuhi.
Banyak di antaranya yang mengandalkan gaji tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. "Kami sangat berharap persoalan ini bisa segera diselesaikan agar kesejahteraan perangkat desa tetap terjamin," tambah Khaerul.
Di tempat terpisah, H. Lalu Kanahan, ketua Forum Komunikasi Kepada Desa Kecamatan Sembalun, juga menyayangkan keterlambatan ini.
"Saya berharap kepala desa di masing-masing wilayah bisa lebih memperhatikan pengajuan dan verifikasi dokumen supaya tidak terjadi keterlambatan pencairan gaji perangkat desa ke depannya," katanya, saat dihubungi via WhatsApp, Jumat (7/3).
Keterlambatan ini tentu saja semakin mengkhawatirkan, terutama menjelang bulan Ramadan, di mana kebutuhan masyarakat, termasuk perangkat desa, akan meningkat.
Meski demikian, ia menyadari bahwa permasalahan ini tidak hanya disebabkan oleh pemerintah daerah yang lambat dalam pencairan dana, tetapi juga oleh beberapa desa yang belum menyelesaikan pengajuan dan verifikasi dokumen yang menjadi syarat pencairan.
"Semoga pemerintah segera menyelesaikan permasalahan ini, agar tidak berdampak lebih jauh pada kondisi ekonomi kami saat ini," ujar H. Lalu Kanahan.
Mereka juga meminta adanya sistem yang lebih transparan dan efisien dalam proses pencairan gaji di masa mendatang, sehingga masalah serupa tidak terulang kembali.
Aksi yang dilakukan oleh puluhan kepala desa ini menegaskan bahwa kesejahteraan perangkat desa harus menjadi prioritas pemerintah daerah, untuk memastikan mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik.
Dengan harapan yang tinggi agar masalah ini segera diselesaikan, perangkat desa di Lombok Timur menunggu kepastian pembayaran gaji dan tunjangan mereka.
"Seiring dengan itu, kami juga menuntut perbaikan sistem yang lebih baik demi kelancaran proses administrasi di masa mendatang," pungkas H. Lalu Kanahan.
.jpg )
