 |
| DPRD Provinsi NTB menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2025–2029, Jumat (11/4/2025). |
MANDALIKAPOST.com- DPRD Provinsi NTB menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2025–2029, Jumat (11/4/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, ini turut dihadiri oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, unsur Forkopimda, dan jajaran perangkat daerah.
Penandatanganan nota kesepakatan ini menjadi tonggak sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan.
Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa RPJMD merupakan peta jalan pembangunan NTB 2025–2029 yang dirancang untuk menjawab tantangan kompleks, baik dari dalam maupun luar negeri.
"Dunia tengah menghadapi triple planetary crisis: perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Di sisi lain, konflik internasional seperti di Palestina serta ketidakpastian ekonomi global juga menjadi perhatian kita," ujarnya.
Di tingkat lokal, lanjutnya, NTB masih bergelut dengan isu-isu krusial seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, pengangguran, penyalahgunaan narkoba, ketahanan pangan, penanggulangan bencana, pengelolaan sampah, dan pengembangan pariwisata.
Meski begitu, Gubernur Iqbal optimistis NTB mampu bangkit dengan semangat gotong royong.
"Badai memang tak bisa kita hentikan, tapi layar bisa kita arahkan. NTB harus bisa menyesuaikan arah pembangunan dengan kebersamaan dan ketangguhan," katanya.
RPJMD NTB 2025–2029 mengusung visi besar: “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia.”
Visi ini dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah, sepuluh program unggulan, dan tiga isu prioritas yaitu pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, serta menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
Nota kesepakatan yang ditandatangani akan menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD, yang ditargetkan rampung maksimal enam bulan setelah pelantikan kepala daerah.
Gubernur juga menegaskan bahwa RPJMD ini akan selaras dengan visi nasional Asta Cita Prabowo–Gibran dan mendukung penuh agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.
"RPJMD ini adalah bibit dari hutan kesejahteraan bersama. Jika kita rawat dan jaga dengan komitmen serta kerja nyata, hasilnya akan dinikmati oleh anak-cucu kita kelak," kata Iqbal menambahkan.
.jpg )
