 |
| BTNGR gelar Rapat koordinasi pengelolaan wisata alam pendidikan gunung Rinjani. (Foto: Rosyidin/MP). |
MANDALIKAPOST.com – Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menggelar rapat koordinasi penting yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait pengelolaan wisata alam pendidikan Gunung Rinjani. Rapat ini buntut dari polemik permintaan penambahan Kouta dari Asosiasi Treking Organizer Senaru (ATOS) Lombok Utara belum lama ini.
Pertemuan yang berlangsung di kantor Balai TNGR di Mataram ini mempertemukan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Sekda Pemprov NTB), Sekretaris Daerah Lombok Timur (Sekda Lombok Timur), seluruh Kelompok Kerja (Pokja) Kesatuan TNGR, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB, Ketua Forum Wisata Lingkar Rinjani, serta perwakilan dari tiga asosiasi mitra TNGR, yakni Asosiasi Pengusaha Pariwisata Rinjani (APPR), Asosiasi Sasak Outdoor Lombok Tengah (ASO Loteng), dan Aliansi Travel Agent dan Asosiasi Triking Organaiz Senaru (ATOS).
Turut hadir pula perwakilan dari Lombok Utara, Dinas Pariwisata Lombok Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, serta kepala desa-kepala desa di sekitar kawasan Gunung Rinjani.
Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) Mataram, Yarman dalam paparannya menyampaikan ucapan selamat datang dan permohonan maaf lahir batin dalam suasana pasca-Ramadan.
Beliau menekankan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk menginformasikan perkembangan pengelolaan TNGR secara kekeluargaan serta meminta masukan terkait berbagai persoalan yang ada.
Transformasi Bentang Alam dan Makna Budaya Rinjani
Dalam paparannya, Kepala Balai TNGR menyinggung sejarah letusan Gunung Samalas (Rinjani Tua) pada tahun 1257 Masehi yang mengubah bentang alam secara signifikan.
Beliau juga menyoroti pentingnya Gunung Rinjani sebagai pusat kandungan mikrokosmos logis masyarakat Sasak, yang mana kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat berakar dari keberadaan gunung suci tersebut.
"Kita tahu bahwa 90% buruh dari gas dan aliran sungai Pulau Lombok ini gurunya nih [berasal dari Rinjani]," ujarnya, menekankan pentingnya menjaga kelestarian gunung.
Lebih lanjut, beliau menjelaskan status strategis Rinjani sebagai bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika, UNESCO Global Geopark Rinjani-Lombok, serta Cagar Alam Biosfer. Luas kawasan TNGR mencapai 41.330 hektar, menyimpan keanekaragaman flora, fauna, dan kekayaan budaya masyarakat di lereng gunung.
Visi Wisata Kelas Dunia dan Implementasi di Lapangan
Kepala Balai TNGR menegaskan visi untuk menjadikan pendakian Gunung Rinjani sebagai destinasi kelas dunia, sejalan dengan visi Gubernur NTB. Namun, beliau menekankan bahwa pengelolaan tidak hanya berfokus pada aspek wisata, tetapi juga pada pemanfaatan, perlindungan, dan pengawetan kawasan konservasi.
"Artinya secara definitif ini sesuai lah sejalan dengan apa yang menjadi visi daripada Gubernur kita sekarang ini menjadikan destinasi pendakian Gunung kelas dunia," tegasnya.
Saat ini, TNGR memiliki enam jalur pendakian resmi dan 21 destinasi wisata non-pendakian yang menawarkan keindahan alam berupa bukit, air terjun, dan savana.
Data menunjukkan peningkatan signifikan jumlah pengunjung, dengan kenaikan mencapai 34,44% dari tahun 2023 ke 2024.
Penggunaan Tiket Elektronik dan Peningkatan Pelayanan
Untuk meningkatkan keamanan dan menghindari kebocoran, TNGR telah mengimplementasikan tiket elektronik.
"Ini kenapa kita menggunakan ini menghindari kebocoran selama ini," jelas Kepala Balai TNGR.
Sistem ini juga memungkinkan pendaki untuk melaporkan kondisi dan kebutuhan mereka secara lebih terstruktur.
Sinergi dengan Masyarakat dan Dampak Ekonomi
Pengelolaan TNGR juga melibatkan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan. Tercatat 179 izin operator pendakian, 458 porter, dan 867 pemandu wisata yang berasal dari masyarakat lokal. Selain itu, terdapat pula akomodasi, penyewaan peralatan, dan transportasi yang dikelola oleh masyarakat.
Peningkatan kunjungan wisata berdampak positif pada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) TNGR, yang meningkat dari 14,7 miliar menjadi 22,5 miliar. Kepala Balai TNGR juga menyoroti multiplier effect ekonomi dari kegiatan pendakian yang mencapai 109 miliar rupiah.
Penertiban dan Penegakan Aturan
Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban, TNGR memberlakukan aturan yang tegas, termasuk daftar hitam (blacklist) bagi pelanggar.
"Kalau tidak ada aturan mau jadi apa? Betul artinya kita harus mematuhi semua peraturan yang tetap sama kita," tegasnya.
Fokus pada Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
TNGR menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan sampah. Pada tahun 2024, sebanyak 43 ton sampah berhasil diturunkan dari gunung, meningkat signifikan dari 11 ton pada tahun sebelumnya. Program "Pendaki Cerdas" yang mengedepankan tanggung jawab pendaki terhadap sampah sendiri terus digalakkan. Rencana "Zero Waste" juga menjadi prioritas ke depan.
"Pada tahun ini kita mau melakukan zero waste karena kita lihat tuh masih ada juga sampah-sampah di tahun 2004 yang naik. Kita coba pangkas tanpa sampah jangan sampai ada naik di atas," jelas Kepala Balai TNGR.
Peningkatan Fasilitas dan Keamanan
Berbagai fasilitas pendukung terus ditingkatkan, termasuk toilet modern di jalur pendakian hasil kerjasama dengan berbagai pihak. Sistem keamanan juga diperkuat dengan pemasangan CCTV di beberapa titik strategis dan penyediaan perlengkapan keselamatan di shelter.
Harapan untuk Sinergi yang Lebih Erat
Kepala Balai TNGR berharap sinergi antara TNGR, pemerintah daerah, pelaku pariwisata, dan masyarakat dapat terus ditingkatkan demi pengelolaan wisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak.
Menanggapi paparan tersebut, perwakilan dari asosiasi mitra TNGR menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan upaya yang telah dilakukan Balai TNGR.
Mereka juga memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan di masa depan, termasuk gagasan untuk memberdayakan UMKM lokal dalam penyediaan kebutuhan pendaki di jalur bawah, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan.
"Saya satu tambahan Pak, sebenarnya saya ingin program zero waste sini bisa berjalan dan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan bisa berjalan juga," pungkas Yarman, sembari mengusulkan agar produk pertanian dan UMKM lokal dapat diserap sebagai bekal pendaki.
Sekda Pemprov NTB dan Sekda Lombok Timur menyambut baik paparan dan masukan yang disampaikan. Mereka menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung pengelolaan wisata Rinjani yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk sinergi yang lebih kuat dalam mewujudkan Rinjani sebagai destinasi wisata alam pendidikan kelas dunia yang berwawasan lingkungan dan memberdayakan masyarakat lokal.
.jpg )
